Hidayatullah.com–Pada Ahad (10/02/2019) lalu, telah diselenggarakan Pertemuan untuk Komunikasi Pemerintahan di Masa Mendatang (منتدى مستقبل الاتصال الحكومي) yang diprakarsai oleh Biro Informasi Pemerintah Dubai, sebagai salah satu sesi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Pemerintah di Dubai. Pertemuan ini membahas beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan hubungan antar pemerintah negara-negara di wilayah Arab, termasuk mambahas media tertinggalman media Negara Teluk.
Salah satunya yang paling penting adalah memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat negara-negara Arab, serta membahas semua hal yang berperan dalam terbentuknya media massa milik negara yang resmi di wilayah Arab. Hal-hal tersebut adalah perubahan dalam hal politik, sosial, dan perubahan yang bersifat teknis dan terjadi di wilayah Arab dan di seluruh dunia. Sejumlah menteri negara-negara Arab dan perwakilan media Arab juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
Di antaranya adalah Menteri Urusan Komunikasi Bahrain, Ali ibn Muhammad Ar-Rumaihi, Menteri Negara untuk Media Yordania, H.E.Mrs. Jumana Hunaimat, Kepala Otoritas Media Nasional Mesir, Hussein Zein. Pertemuan ini dimoderatori oleh Muntaha Al-Ramahi, yang menyajikan para hadirin dengan serangkaian pertanyaan utama dalam rangka mencari tahu bagaimana bentuk dan dimensi dari komunikasi dalam lingkungan pemerintahan dunia Arab. Dari pertemuan ini maka diketahui bahwa perlunya perkembangan komunikasi untuk berperan lebih dan memenuhi apa yang diharapkan, yaitu agar dapat berdampak pada kemajuan usaha-usaha pembangunan dan mengatasi halangan yang mungkin dijumpai, dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Arab.
Pada awal sesi pertemuan, Mona Ghanem Al-Marri, Direktur Umum Departemen Media Pemerintah Dubai, menyambut para tamu undangan.
“Saat ini, dunia tengah menyaksikan perubahan yang besar pada banyak bidang, termasuk bidang komunikasi pemerintahan dan sektor media massa. Pertemuan ini adalah bagian dari sebuah pertemuan yang besar yaitu World Summit of Governments (Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Pemerintah). Pertemuan ini diadakan untuk mendiskusikan tantangan terbesar yang akan dihadapi serta cara-cara untuk memaksimalkan segala kesempatan dan kemampuan yang dapat semakin menegaskan pengaruh positif kita dalam bidang pembangunan di seluruh wilayah Arab,” papar Mona Ghanem.
Lalu Mona Ghanem menjelaskan bahwa sesi pembukaan World Summit of Governments lebih menekankan pada menurunnya peran pemerintah pada banyak bidang, termasuk penelitian, pembangunan, pelayanan, perhubungan, dan teknologi informasi. Keadaan seperti ini membuat pihak swasta melihat adanya peluang untuk memiliki andil lebih besar yang melebihi pemerintah itu sendiri. Mona Ghanem juga menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang penting di antara negara-negara Arab, yaitu apakah peran media massa negara cenderung menurun dibanding media milik swasta? Dan apakah bidang komunikasi pemerintah dewasa ini sudah memiliki kemampuan dan peralatan yang mumpuni untuk mentransfer data-data yang modern, yang telah banyak mengubah ukuran standar pengurusan sebuah media massa, serta mampu untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat dengan pesan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Komunikasi Langsung
Di awal Pertemuan untuk Komunikasi Pemerintahan di Masa Mendatang, para pembicara mengapresiasi metode komunikasi langsung melalui media sosial yang digunakan oleh Syaikh Muhammad ibn Rasyid Al-Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UAE, yang juga merupakan Amir dari Imarat Dubai. Menteri Urusan Komunikasi Bahrain, Ali ibn Muhammad Ar-Rumaihi, menyebut bahwa Syaikh Al-Maktoum telah menghadirkan sebuah model komunikasi yang unik dan memiliki dampak positif, yang Ar-Rumaihi sendiri juga mengajak para pejabat pemerintahan untuk menggunakan metode yang sama untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Setelah ditanyakan tentang situasi persaingan antara media massa negara dan swasta kepada Syaikh Al-Maktoum, Ia memberitahu Al-Rumaihi bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya persaingan, namun yang ada hanyalah perbedaan visi dan pesan saja. Media massa milik negara sebetulnya hanya ‘terpaksa’ untuk menunggu lebih lama agar bisa mengangkat sebuah berita, karena mereka harus memastikan benar atau tidaknya sebuah informasi terlebih dahulu. Sedangkan media massa milik swasta hanya mementingkan kecepatan pemberitaan agar bisa selalu lebih depan.
Al-Maktoum juga mengakui bahwa media massa Arab saat ini sedang dipertontonkan kekacauan, dan memerlukan peraturan yang lebih baik. Ia juga menyebut bahwa media massa Barat pun tidak luput dari kekacauan ini, sambil mengutip sebuah putusan pengadilan yang menjatuhkan denda jutaan dolar kepada sebuah perusahaan media massa Barat karena salah memberitakan informasi.
Pemikiran yang Maju
Ketika gilirannya tiba, Jumana Hunaimat menegaskan bahwa peran yang diemban oleh semua orang di media itu lebih besar dari apa yang ada di pikiran umum. Berdasarkan hal ini, ia menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi seorang menteri urusan informasi untuk menyebarkan lebih luas bahwa dunia Arab membutuhkan pengembangan kemampuan dari sistem media negara.
Ia melanjutkan, dalam hal transparansi, media massa negara dihadapkan dengan beragam masalah, khususnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Hunaimat mengatakan bahwa ia sangat yakin akan prinsip-prinsip transparansi dalam penanganan informasi. Namun hal tersebut menyebabkan meningkatnya pertanyaan terkait rasa saling tidak percaya di antara media massa negara dan masyarakat. Ia melanjutkan, krisis kepercayaan ini dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada kebijakan pengungkapan informasi dan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan bersifat langsung.
Media Arab
Hussein Zein mengeluhkan media-media massa di Negara Arab yang masih berkaca kepada pemikiran kuno yang berkisar di koridor-koridor pemusatan dan birokrasi berita. Ia mengusulkan, bahwa menteri urusan informasi seharusnya tidak berhak untuk mengurusi semua hal terkait media, tidak seperti departemen dan biro Arab saat ini yang berfokus pada sudut pandang tertentu saja. Sehingga hal ini akan meningkatkan kemampuan media massa negara dalam menyampaikan informasi yang akurat dengan performa yang efektif. Hussein Zein juga menyerukan semua pihak yang peduli dengan media massa Arab untuk segera menghilangkan pemikiran tradisional, dan berpindah dari tahap retorika menuju tahap aksi, agar dapat segera menarik perhatian publik.
Zein yakin bahwa media-media massa negara itu semua terikat dengan tingkat transparansi yang tinggi, berbeda dengan banyak anggapan yang keliru dan merebaknya media sosial yang memberitakan berita palsu dan rumor-rumor yang berbahaya. Ia mengajukan sebuah pendekatan yang memungkinkan media massa negara untuk menyajikan kecepatan penyampaian berita, yang sudah menjadi syarat utama dan kebutuhan yang penting bagi para pembaca berita.
“Media massa negara hendaknya hanya bisa membuat pernyataan tentang suatu informasi, sampai informasi yang lebih jelas dapat diketahui dan diterbitkan secepatnya, sehingga media massa negara tetap menjadi yang terdepan tanpa kehilangan ketepatan berita,” kata Hussein Zain dikutip laman Albayan.ae.
Sang Kepala Otoritas Media Nasional Mesir menyebut bahwa setiap unsur dalam media massa negara berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari para penduduk Arab, khususnya saat menghadapi permasalahan yang sistematis, yang ia sebut sebagai ‘musuh dari luar’. Selain itu, ia menegaskan peperangan dewasa ini telah berubah menjadi konflik intelektual, yang berdampak lebih besar dan tidak menghabiskan banyak anggaran, dibandingkan dengan konflik militer. Ia mengungkapkan pentingnya untuk membentuk sebuah kesadaran yang nyata dari media untuk keluar dari keadaan seperti ini.
Pemberitaan yang Benar
Sehubungan dengan peran badan legislatif dalam mengendalikan arus dari platform media baru dalam sistem media massa, Jumana Hunaimat mengatakan, “Cara terbaik untuk melawan informasi hoax adalah dengan menyebarkan berita yang benar. Perlu dicatat bahwa Kerajaan Yordania telah meluncurkan sebuah proyek edukasi media massa untuk memberikan kurikulum media massa yang bekerja sama dengan Kementerian Kepemudaan. Ini semua untuk mengenalkan generasi muda kepada etika-etika dalam komunikasi sosial.”
Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya rancangan peraturan pemerintahan yang diajukan kepada parlemen Yordania terkait media massa. Di saat yang sama, ia menegaskan pentingnya perumusan peraturan yang bertujuan sebagai peraturan tertinggi atas media massa, dan untuk mengunci mulut-mulut penyebar hoax. Perbedaan yang sangat nyata antara kebebasan berpendapat dan eksploitasi masyarakat serta tuduhan palsu, atau yang dikenal dengan pembunuhan kepribadian di platform media sosial, dan juga banyaknya kejadian buruk dan gangguan yang terus terjadi dalam kehidupan sosial.
Mementingkan Masyarakat
Masih dalam topik yang sama, Al-Rumaihi berpendapat bahwa media massa negara lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dan menjaga kesatuan yang ada di dalam masyarakat, terlebih dalam keadaan yang serba diawasi saat ini. Ia menunjukkan banyak pihak yang menganggap bahwa Arab Spring sebagai tahap perburuhan yang akan dilanjutkan dengan kesejahteraan. Namun beberapa kelompok yang membahayakan telah memanfaatkan hal ini untuk menyusup di tengah masyarakat Arab.
Menjelang akhir pertemuan, Hussein Zein menegaskan pentingnya untuk membentuk aksi kesadaran media massa. Khususnya pada zaman yang serba cepat dewasa ini, yang menyebabkan rumor tersebar lebih luas dan lebih cepat daripada informasi yang benar.*/Ja’far Auzan Muzakki
