Hidayatullah.com–Para pemimpin militer Sudan mengumumkan kesepakatan dengan aliansi oposisi bahwa masa transisi pemerintahan di negara itu akan berlangsung selama tiga tahun sebelum kemudian diserahkan ke tangan sipil.
Dewan Militer Transisi (TMC) mengatakan aliansi oposisi nantinya akan mendapatkan dua pertiga kursi di dewan legislatif.
Sudan berada di bawah kekuasaan dewan militer itu sejak Omar Al-Bashir dilengserkan dari kursi kepresidenan pada bulan April.
Unjuk rasa yang dimotori serikat-serikat pekerja yang menggiring pada penggulingan rezim Bashir saat ini masih terus berlanjut. Para pengunjuk rasa menolak kekuasaan militer dan menuntut agar pemerintahan diserahkan ke tangan sipil yang bersih dari kroni Bashir.
Dalam konferensi pers bersama, Letjen Yasser Al-Atta mengatakan bahwa kesepakatan akhir soal pembagian kekuasaan yang akan disetujui bersama pihak aliansi oposisi (Declaration of Freedom and Change Forces – DFCF) akan diteken dalam waktu 24 jam, lapor BBC hari Rabu (15/5/2019). Isi perjanjian itu termasuk soal pembentukan sebuah dewan berdaulat yang akan menjalankan pemerintahan Sudan sampai digelarnya pemilu.
Atta menjelaskan bahwa DFCF akan mendapatkan dua pertiga dari 300 kursi dewan legislatif (parlemen) transisi, sementara sisa kursi akan dibagi ke partai-partai lain yang tidak tergabung dalam aliansi itu.
Sadiq Yousuf, seorang anggota tim negoisasi DFCF, mengatakan kepada program BBC Newsday bahwa komposisi dewan tertinggi yang terdiri dari 11 orang saat ini masih didiskusikan.
“Isunya masih tentang jumlah anggota dewan tertinggi. Kami ingin delapan dari sipil, tiga dari militer, tetapi mereka ingin tujuh dari militer dan empat dari sipil,” kata Yousuf.*
