Hidayatullah.com–Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah menyuarakan keprihatinan atas pemadaman informasi di Jammu dan Kashmir yang berlanjut setelah India membatalkan status khususnya awal pekan ini.
“Kami sangat prihatin bahwa pembatasan terbaru di Kashmir yang dikelola India akan memperburuk situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut. Fakta bahwa hampir tidak ada informasi sama sekali yang keluar saat ini menjadi perhatian besar, ”kata Rupert Colville, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dikutip Anadolu Agency.
Jammu dan Kashmir telah mengalami pemadaman sejak Ahad malam karena India memberlakukan pembatasan ketat di wilayah tersebut dan hari berikutnya mencabut semua ketentuan khusus yang diberikan untuk wilayah mayoritas Muslim itu melalui keputusan presiden.
Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi lebih lanjut menurunkan status wilayah yang membaginya menjadi dua “Wilayah Serikat” yang dikontrol secara terpusat.
“Kita sedang melihat lagi pembatasan total telekomunikasi, mungkin lebih tertutup dari yang pernah kita lihat sebelumnya; laporan penahanan sewenang-wenang terhadap para pemimpin politik dan pelarang pertemuan damai,” kata Colville.
Baca Juga
“Apa yang sedang kita saksikan di wilayah ini “membawa apa yang sudah menjadi pola ke tingkat baru.
“Pembatasan ini akan mencegah orang-orang dari Kashmir yang dikelola India dan perwakilan terpilih mereka untuk berpartisipasi penuh dalam debat demokratis tentang status Jammu dan Kashmir di masa depan,” tambah juru bicara itu.
Internet, media sosial, layanan telepon seluler dan telepon rumah telah terputus di kawasan itu sejak Minggu lalu.
Baca: Laporan AS: Serangan Umat Hindu India Lakukan Kekerasan pada Muslim
Sementara itu, seorang pejabat PBB mengatakan bahwa mereka melakukan kontak dengan India dan Pakistan di “berbagai tingkatan”.
Menanggapi pertayaan-pertanyaan di pertemuan regular di New York, juru bicara untuk Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan pada Rabu: “Tidak ada keengganan pada bagian dari sekretaris jenderal [untuk terlibat] … Kami sangat sadar dan mengikuti situasi dengan banyak perhatian.
Meskipun begitu, dia memastikan bahwa menteri luar negeri Pakistan telah mengirim surat kepada sekretaris jenderal PBB yang telah diterima.
“Surat itu, meminta intervensi PBB dalam menyelesaikan krisis, juga akan diedarkan kepada 15 anggota Dewan Keamanan [PBB], seperti yang diminta,” tambahnya. */Nashirul Haq AR
