Hidayatullah.com—Parlemen Jerman Bundestag hari Jumat (13/12/2019) setuju untuk memperketat aturan kepemilikan senjata, termasuk tindakan kontroversial yang mengharuskan pemilik senjata api diperiksa secara rutin oleh pertugas dari dinas intelijen dalam negari BfV.
Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer mengatakan bahwa tujuan pemerintah dengan aturan tersebut supaya “tidak ada senjata api yang berada di tangan ekstrimis.” Hal itu diupayakan pula dengan implementasi European Firearms Directive yang sudah diamandemen ke dalam hukum di Jerman guna mempersulit pelaku kriminal dan teroris mendapatkan senjata, lapor DW.
Peraturan baru itu mengharuskan setiap pemilik senjata api di Jerman diperiksa setiap lima tahun, dan mereka harus menjelaskan mengapa dan bagaimana mereka memiliki senjata api. Bagi mereka yang dikategorikan “kelompok inkonstitusional” maka tidak akan diberikan izin kepemilikan senjata api.
Menteri Kehakiman Christine Lambrecht berkata, “Saya tidak ingin menunggu sampai senjata-senjata api jatuh ke tangan ekstrimis sayap kanan.”
Akan tetapi, sebagaimana yang disoroti politisi oposisi, sebenarnya banyak regulasi serupa sudah ada dalam hukum di Jerman dan tidak selalu sukses diimplementasikan. Martina Renner, politisi oposisi dari Partai Kiri, mengatakan bahwa para pembunuh Walter Lübcke (kepala pemerintahan daerah Kassel) adalah orang-orang pemegang izin kepemilikan senjata api, tetapi BfV di wilayah Hesse tidak peduli atau membiarkan tokoh terkemuka ekstrimis sayap kiri memiliki senjata api.
Lübcke, seorang politisi lokal pro-pengungsi dari partainya Kanselir Angela Merkel, ditembak mati di bagian kepala di rumahnya oleh seorang aktivis pro-Nazi pada bulan Juni.
Politisi kanan-jauh AfD, partai yang dikenal rasis dan anti-Islam, berkeberatan dengan peraturan baru tersebut dengan alasan sangat membatasi kebebasan warga negara.
Politisi-politisi Partai Hijau mengkritik peraturan baru itu karena tidak berusaha menghentikan pembuatan senjata api rakitan. Pada 9 Oktober, seorang pria membunuh dua orang di jalan setelah pelaku berusaha menyerang sebuah sinagog di kota Halle dengan menggunakan senjata api yang dibuat dengan printer 3D.
Setelah mendapatkan protes dari kalangan pemburu dan pemandu perburuan, pemerintah setuju untuk menambahkan aturan yang membantu mereka, termasuk aturan tes lisensi yang tidak terlalu birokratis dan mahal. Kalangan atlet cabang olah raga menembak juga tidak lagi diharuskan membuktikan penggunaan senjata mereka. Bukti keanggotaan di klub menembak sudah dianggap memadai.
Peraturan baru tersebut lolos meskipun dihujani banyak kecaman dengan dukungan suara dari politisi-politisi Partai Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD). Partai Kiri dan Partai Hijau memilih abstain.*
