Hidayatullah.com – Pemerintah Libya yang didukung PBB di Ibu Kota Tripoli menyerukan dialog untuk mempertahankan demokrasi di negara itu setelah Jenderal Khalifa Haftar mendeklarasikan kekuasaanya untuk memerintah negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Middle East Monitor pada Rabu (29/4/2020), Dewan Presiden mengatakan: “Kebodohan dan keinginan obsesi Haftar terhadap kekuasaan telah menemui jalan buntu. Dengan cara yang konyol, pemberontak mengumumkan kudeta baru yang ditambahkan ke serangkaian kudeta yang ia mulai bertahun-tahun yang lalu.”
“Kudeta yang telah diumumkan oleh penjahat perang malam ini melawan perjanjian politik dan semua badan politik di negara itu tidak mengejutkan bagi kami. Kami berharap dia mengambil langkah ini untuk menutupi kekalahan milisi terorisnya, ”lanjut pernyataan itu. Pengumuman itu dikeluarkan dua minggu setelah pasukan yang setia kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional di Tripoli mengusir pasukan Haftar dari beberapa kota utama di barat negara itu.
Pernyataan itu meminta pendukung Haftar, terutama di wilayah timur, untuk meletakkan senjata mereka, mengakhiri pertumpahan darah, dan berpihak pada tanah air mereka. “Masih ada peluang hari ini dan Anda bisa memanfaatkannya,” tambah pernyataan itu.
Dewan Tinggi Negara Libya mengatakan, “Kudeta terhadap jalur demokrasi yang diumumkan oleh penjahat perang Khalifa Haftar tidak lain adalah kelanjutan dari serangkaian upaya kudeta yang gagal dan sebuah manuver yang bertujuan menutupi kegagalannya.”
Baca Juga
Pernyataan itu menuntut PBB dan misinya di Libya untuk memikul tanggung jawab politik dan moral mereka di hadapan Libya dan menolak metode bodoh Haftar dan meremehkan persatuan Libya dan kedaulatan rakyatnya.
Dewan ini meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk bertemu dan melanjutkan jalur negosiasi.
Haftar dari Angkatan Darat Nasional Libya (LNA) yang berusia 76 tahun kemarin menolak perjanjian yang diperantarai PBB tahun 2015, ia menyatakan perjanjian itu sudah kadaluarsa. Pasukan pemberontak Haftar sendiri didukung penuh oleh kekuatan militer UEA, Mesir, Arab Saudi dan tentara bayaran dari Rusia.*
