Hidayatullah.com—Ribuan orang di Mali turun ke jalan untuk menuntut mundur Presiden Ibrahim Boubakar Keita meletakkan jabatannya, dikarenakan eskalasi serangan oleh milisi Muslim dan semakin maraknya bentrokan antarkelompok masyarakat di negara itu.
Laporan AFP menyebutkan unjuk rasa itu diikuti oleh sekitar 10.000 orang.
Beberapa kali terjadi aksi protes menentang pemerintahan IBK sejak bulan lalu, menyusul perselisihan soal hasil pemilihan umum yang digelar bulan Maret.
Unjuk rasa yang berlangsung hari Jumat (5/6/2020) di ibu kota Bamako itu dikoordinasikan oleh Front for Safeguarding Democracy, sebuah aliansi baru yang terdiri dari partai-partai utama oposisi dan sejumlah kelompok masyarakat sipil, lansir BBC.
Aliansi itu menyebut pemerintahan Keita “kacau-balau” dan tidak sanggup mengatasi masalah keamanan dan perekonomian dalam negeri.
Baca Juga
Front itu dipimpin oleh seorang tokoh Muslim terkemuka bernama Mahmoud Dicko. Sebelum terjun ke dunia politik beberapa bulan lalu, Dicko dikenal sebagai teman akrab Presiden Ibrahim Boubakar Keita (populer dengan sebutan IBK). Dicko ingin agar pemerintahan IBK melakukan pembicaraan dengan kelompok-kelompok bersenjata Muslim guna meredam kekerasan di negeri itu.
“Ulama ini, yang pernah menjadi sekutu dekat Keita dan yang mengajak rakyat agar memilihnya, sekarang mengatakan dia harus turun, mengatakan bahwa dia gagal memenuhi janjinya untuk mengembalikan kedamaian di Mali,” kata Nicolas Haque, jurnalis Al Jazeera yang banyak melaporkan kabar tentang Mali.
Keita pertama kali terpilih sebagai presiden pada tahun 2013, dan kembali terpilih untuk periode lima tahun kedua dalam pemilu 2018.
Selama menjabat, pemerintahan Keita berupaya menghentikan kekerasan bersenjata di dalam negeri yang pertama kali muncul di bagian utara Mali pada tahun 2012, yang sampai sekarang telah merenggut nyawa ribuan prajurit dan warga sipil.
Bukannya mereda, konflik justru semakin meluas ke bagian tengah, serta melebar ke negara tetangga Burkina Faso dan Niger. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sejak 2016 serangan bertambah lima kali lipat dengan jumlah kematian lebih dari 4.000 pada tahun 2019.
Akibat maraknya kekerasan bersenjata oleh militan dan bentrokan antarkelompok masyarakat, “empat juta orang di Mali saat ini membutuhkan bantuan kemanusian, satu juta orang kehilangan tempat tinggal tahun ini saja,” lapor Haque.
“Rakyat sudah muak dengan kekerasan dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap rakyatnya,” imbuh jurnalis Al Jazeera itu.*
