Hidayatullah.com–Tekanan di seluruh dunia meningkat pada Myanmar untuk menangani pemulangan pengungsi Muslim Rohingya. Tekanan datang setelah pemerintahan Aung San Suu Kyi mengambil alih kekuasaan untuk masa jabatan kedua berturut-turut, Daily Sabah melaporkan.
Tidak termasuk hampir 2 juta muslim Rohingya di dalam dan luar negeri, negara mayoritas Buddha di Asia Tenggara dengan lebih dari 54 juta orang mengadakan jajak pendapat nasional pada 8 November. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Peraih Nobel Perdamaian dan Pemimpin de facto Myanmar Suu Kyi sekali lagi naik ke tampuk kekuasaan setelah kemenangannya dalam pemilu 2015.
Reputasi Suu Kyi menurun sebagai tanggapan atas kegagalannya untuk membela hak asasi manusia minoritas Muslim Rohingya di negara itu. Pendukung asingnya terkejut bahwa dia tidak melakukan apa pun tentang kampanye kontra-pemberontakan brutal tahun 2017 oleh tentara Myanmar yang memaksa sekitar 740.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh.
Jajak pendapat tersebut mendapat kritik keras di seluruh dunia karena mencabut hak pilih hampir 2,8 juta etnis minoritas termasuk 600.000 Muslim Rohingya yang masih di Myanmar dan lebih dari satu juta di Bangladesh, yang meningkatkan kekhawatiran tentang apakah Rohingya dapat dipulangkan secara damai ke negara asal mereka.
Di tengah situasi yang berlaku, Bangladesh, negara tuan rumah bagi lebih dari 1,1 juta orang Rohingya, telah berencana untuk meningkatkan tekanan terhadap Myanmar sejak awal masa jabatan kedua pemerintah Suu Kyi. Dhaka juga ingin melibatkan Beijing, sekutu utama Naypyidaw, dalam proses repatriasi sehingga selama empat tahun masa jabatan kedua Suu Kyi, Bangladesh dapat mencapai tujuan yang konkret.
Berbicara kepada Anadolu Agency (AA) Rabu malam, Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen menambahkan bahwa Bangladesh optimis akan memulai repatriasi berkelanjutan bagi Rohingya. “Kami siap mengirim pengungsi Myanmar kembali ke negara mereka. Kami yakin, karena Myanmar setuju untuk mengambil mereka kembali, memastikan keselamatan dan keamanan mereka, bahwa pemerintah baru akan menghormati komitmennya,” katanya.
Kyaw Win, direktur eksekutif Pembela Hak-hak Rohingya yang berbasis di Inggris, Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (BHRN), membahas pemulangan Rohingya secara damai dan bermartabat sebagai salah satu masalah utama bagi mereka.
“Tapi sebelum repatriasi, kami harus memastikan dua faktor: Rohingya harus diizinkan untuk kembali ke tempat asal mereka lahir dari mana mereka terpaksa mengungsi dan hak kewarganegaraan mereka harus dipulihkan,” katanya seperti dikutip Anadolu Agency.
Jaringan HAM juga menguraikan serangkaian tuntutan dari pemerintah Myanmar untuk memastikan masa depan negara yang lebih demokratis dan manusiawi. “Proses pemulangan Rohingya harus dipercepat sambil memastikan martabat dan hak-hak penduduk. Untuk itu, politisi dan pemimpin Rohingya di Burma harus dilibatkan dalam proses itu,” kata BHRN dalam sebuah pernyataan, Rabu (18/11/2020).
Persatuan Rohingya Arakan, sebuah platform global untuk pembela hak-hak Rohingya, mendesak pemerintah Myanmar yang baru terpilih untuk “segera memulai pemulangan pengungsi Rohingya dari kamp-kamp di Bangladesh langsung ke rumah asli mereka di Arakan tanpa kamp transit,” dalam sebuah laporan diserahkan ke Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Laporan itu, yang dikeluarkan pada Ahad, juga merekomendasikan pemerintah Myanmar untuk secara permanen menghentikan proses Kartu Verifikasi Nasional yang kontroversial dan “memulihkan Sertifikat Pendaftaran Nasional dan Kartu Putih etnis minoritas Rohingya.” Rohingya yang dianiaya telah menolak apa yang disebut kartu verifikasi, menyebutnya sebagai “kartu genosida” dan tipuan pemerintah Myanmar untuk menetapkan Rohingya sebagai Bengali ilegal.*
