Hidayatullah.com–Partai-partai besar di Kosovo hari Rabu sepakat untuk mengakhiri kebuntuan politik dan menghindari pemilihan umum yang tergesa-gesa setelah presiden negara itu dipaksa mundur pekan lalu.
Mereka juga mengajukan Atifete Jahjaga, yang sekarang menjabat deputi komandan polisi, menjadi presiden wanita pertama Kosovo sejak mereka melepaskan diri dari Serbia tiga tahun lalu.
Jahjaga akan menjabat sebagai presiden hingga tahun depan, saat parlemen mengubah konstitusi guna memungkinkan dilakukannya pemilihan presiden secara langsung.
Reuters (07/4) melaporkan, kesepakatan antara partai berkuasa PDK dan AKR serta partai oposisi terbesar LDK meminta agar pemilihan umum digelar pada tahun 2013, atau setahun lebih awal dari yang dijadwalkan.
“Kami sepakat bahwa pemilu presiden secara langsung yang pertama kalinya akan digelar tidak kurang dari 6 bulan setelah perubahan konstitusi berlaku,” kata Perdana Menteri Hashim Thaci dalam sebuah jumpa pers di ibukota Pristina.
Pemimpin oposisi Isa Mustafa menyatakan dukungannya. Demikian pula dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Kosovo Christopher Dell yang menjadi mediator dalam kesepakatan itu.
“Saya kira kita semua, setiap orang Kosovo, dan seluruh kawan Kosovo di dunia punya alasan untuk bangga bahwa institusi-institusi Anda bisa melewati tantangan ini,” kata Dell, yang negaranya mendukung kemerdekaan Kosovo.
Behgjet Pacoll dipaksa meletakkan jabatan pekan lalu setelah pengadilan konstitusi memustuskan bahwa penunjukan Pacolli sebagai presiden satu bulan lalu oleh parlemen adalah tidak sah.*
