Hidayatullah.com–Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa China akan membayar harga atas pelanggaran hak asasi manusianya. Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan di acara televisi tentang penanganan minoritas Muslim oleh pemerintah China di wilayah paling barat Xinjiang, lapor Al Jazeera.
Presiden China Xi Jinping telah menuai kritik global karena menahan minoritas Muslim Uighur di kamp-kamp cuci-otak dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. “Yah, akan ada dampaknya bagi China dan dia tahu itu,” kata Biden tentang Xi ketika didesak tentang masalah itu di acara balai kota yang disiarkan televisi di penyiar nasional CNN pada hari Selasa (16/02/2021).
AS akan menegaskan kembali peran globalnya dalam menyuarakan hak asasi manusia, kata Biden, seraya menambahkan bahwa dia akan bekerja dengan komunitas internasional untuk membuat China melindungi mereka.
“China berusaha sangat keras untuk menjadi pemimpin dunia dan untuk mendapatkan julukan itu dan mampu melakukan itu mereka harus mendapatkan kepercayaan dari negara lain,” ungkap Biden dalam perjalanan resmi pertamanya sejak menjabat sebagai presiden pada Januari. “Selama mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan sulit bagi mereka untuk melakukan itu,” tambahnya.
Dalam panggilan telepon dua jam dengan Xi bulan ini, Biden menekankan prioritas AS untuk melestarikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, di mana AS dan China adalah saingan strategis utama. Dia juga menyuarakan keprihatinan tentang praktik perdagangan dan masalah hak asasi yang “memaksa dan tidak adil” di Beijing, seperti tindakan keras di Hong Kong, penahanan di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di Asia, termasuk terhadap Taiwan, yang diklaim China sebagai miliknya.
Pendekatan yang Sulit di China
China menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang, dan mengatakan kompleks yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi “ekstremisme dan separatisme Islam”. Mantan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan China yang pemerintahannya terkait dengan pelanggaran di Xinjiang, dan Presiden Biden, yang menjabat pada 20 Januari, telah menjelaskan bahwa dia berencana untuk melanjutkan pendekatan keras ke Beijing dalam masalah ini dan lainnya.
Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya “sangat terganggu” oleh laporan BBC tentang pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp interniran etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang. China membantah tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan laporan itu “sepenuhnya tanpa dasar faktual”.
China juga melarang BBC World News dari jaringan televisinya setelah publikasi laporan tersebut.*