Hidayatullah.com– Pengadilan junta militer Myanmar, hari Rabu (12/10/2022), menyatakan Aung San Suu Kyi bersalah dalam dua dakwaan korupsi dengan hukuman 23 tahun penjara yang akan dijalani secara bersamaan dengan hukuman penjara sebelumnya. Total sejauh ini sudah 26 tahun hukuman penjara yang sudah dikumpulkan oleh Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi, 77, ditahan pada 1 Februari 2021 ketika militer merebut pemerintahan dari partai NLD yang memenangkan pemilu 2020. Militer beralasan partai pimpinan Aung San Suu Kyi itu melakukan kecurangan dalam pemilu sehingga unggul dari partai yang didukung militer USDP.
Suu Kyi telah dijatuhi hukuman 23 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar pembatasan pandemi Covid-19, melanggar UU kerahasiaan negara, penghasutan, penipuan pemilu dan lima tuduhan korupsi.
Dalam kasus yang diputuskan pada hari Rabu itu, Suu Kyi dituduh menerima total $550.000 pada tahun 2019 dan 2020 dari Maung Weik, yang diperlakukan sebagai dua kasus pelanggaran terpisah, lapor Associated Press.
Maung Weik, seorang pengusaha raja konstruksi, memiliki hubungan dekat dengan para jenderal angkatan darat yang berkuasa selama pemerintahan militer sebelumnya, dan dulu mengepalai dua perusahaan utama selama tiga dekade berbisnis: Maung Weik & Family Co. Ltd., yang bergerak dalam perdagangan logam dan produk pertanian, serta Sae Paing Development Ltd., sebuah perusahaan real estate dan konstruksi.
Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada tahun 2008 karena perdagangan narkoba, tetapi dibebaskan pada tahun 2014 di bawah pemerintahan transisi semi-demokratis yang dipimpin oleh mantan Jenderal Thein Sein.
Setelah dibebaskan dari penjara, Maung Weik kembali berbisnis dengan sejumlah mantan jenderal dan menurut laporan tahun 2017 di majalah berita online The Irrawaddy, dia menjadi chairman Mandalay Business Capital City Development, yang terlibat dalam proyek pembangunan di perkotaan.
Ketika partai pimpinan Suu Kyi menguasai pemerintahan, Maung Weik memenangkan proyek pembangunan besar yang mencakup pembangunan perumahan, sejumlah restoran dan rumah sakit, zona ekonomi, sebuah pelabuhan dan zona-zona perhotelan di Mandalay, Myanmar bagian tengah.
Dia dikabarkan diinterogasi oleh tentara dua pekan setelah kudeta, dan tidak lama setelahnya di bulan Maret 2021. Stasiun televisi yang dikendalikan negara menayangkan sebuah rekaman video yang konon menampakkan Maung Weik sedang membagikan uang kepada sejumlah menteri guna memuluskan bisnisnya.
Dalam video itu, konon, Maung Weik mengatakan uang yang dibagikan itu termasuk $100.000 untuk Suu Kyi pada 2018 yang kemudian diberikan kepada sebuah yayasan yang dinamai seperti nama ibu Suu Kyi. Selain itu ada uang sebanyak $450.000 yang dibayarkan pada 2019 dan 2020 untuk tujuan yang tidak disebutkan tujuannya oleh Maung Weik.
Koran yang dikendalikan negara, Global New Light of Myanmar, pada bulan Februari melaporkan bahwa Suu Kyi dalam posisinya sebagai state counselor — kepala eksekutif de facto negara itu kepala eksekutif de facto negara itu — menerima $ 550.000 dalam empat kali angsuran pada 2019-2020 “untuk memfasilitasi kegiatan bisnis pengusaha swasta.”
Kolega dekat Suu Kyi, Zaw Myint Maung, yang menjabat sebagai menteri utama (kepala pemerintahan) di wilayah Mandalay, secara terpisah dituduh menerima lebih dari $180.000 dari Maung Weik dan dihukum dengan dakwaan korupsi pada bulan Juni.
Pada persidangan terpisah, Suu Kyi masih diadili bersama mantan presiden negara itu, Win Myint, dalam lima dakwaan korupsi lainnya sehubungan dengan izin yang diberikan kepada menteri kabinet untuk penyewaan dan pembelian helikopter.*
