Hidayatullah.com — Lima puluh negara pada Senin sepakat untuk menandatangani pernyataan yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia “berat dan sistematis” di wilayah Xinjiang China.
“Kami sangat prihatin dengan situasi HAM di Republik Rakyat Cina, terutama pelanggaran HAM yang sedang berlangsung terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang,” kata pernyataan bersama yang dibacakan dalam Majelis Umum PBB Komite Ketiga.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada bulan Agustus menerbitkan laporan terkait kondisi di Xinjiang. Laporan itu mengutip kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat jauh.
Beijing menolak tuduhan itu, mengklaim pihaknya memerangi terorisme dan memastikan pembangunan kawasan itu, lansir The New Arab (31/10/2022).
“Pelanggaran HAM berat dan sistematis seperti itu tidak dapat dibenarkan atas dasar kontra-terorisme. Mengingat beratnya penilaian OHCHR, kami khawatir China sejauh ini menolak untuk membahas temuannya,” tambah pernyataan tersebut.
Baca Juga
Kelima puluh negara itu termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, Australia, Israel, Turki, Guatemala dan bahkan Somalia.
Mereka mendesak Beijing untuk “menerapkan rekomendasi penilaian OHCHR”. Yaitu “mengambil langkah cepat untuk membebaskan semua individu yang dirampas kebebasannya sewenang-wenang di Xinjiang dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang dan memfasilitasi reuni dan kontak yang aman.”
Pada awal Oktober, China berhasil menghindari pembahasan laporan OHCHR di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa setelah mayoritas dari 47 anggota badan tersebut memblokir awal perdebatan.
Human Rights Watch, sebuah LSM internasional, pada hari Senin meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk “mencoba lagi” untuk mengadakan debat “sesegera mungkin.”
“Jelas, momentum diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban Beijing atas pelanggaran hak asasi manusianya semakin meningkat,” kata direktur LSM PBB itu, Louis Charbonneau.
“Human Rights Watch mendesak anggota dewan untuk mencoba lagi pada tanggal sedini mungkin untuk membahas dan mempertimbangkan opsi untuk membentuk mekanisme yang didukung PBB untuk menyelidiki lebih lanjut tanggung jawab pemerintah China atas pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
