Muhammadiyah Jangan Jadi Subordinat Kekuasaan

 Hidayatullah.com–Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, Juli mendatang, secara rasional mungkin saja akan diintervensi oleh kepentingan luar, terutama politi kekuasaan.
 Demikian dikemukakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin usai pertemuan dengan KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu.
 “Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga wajar ada pihak lain yang berkepentingan, terutama yang di ranah politik kekuasaan,” katanya.
 Namun demikian, ia yakin pengurus Muhammadiyah tetap memegang komitmen moral sehingga tidak akan mudah terpengaruh, apalagi jika intervensi itu mengarah pada upaya adu domba.
 Muhammadiyah, kata Din, tentu mengambil hikmah dan pelajaran dari ormas lain yang telah menggelar forum permusyawaratan terlebih dulu.
 “Kalau sampai intervensi berhasil, organisasi kita jadi subordinat kekuasaan, ini musibah besar bagi organisasi Islam,” katanya.
 Din menambahkan, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang berusia lebih tua dari negara Indonesia idealnya dijadikan sebagai mitra, bukan dikooptasi.
 Ia sendiri memosisikan Muhammadiyah sebagai mitra strategis bagi pemerintah. Artinya, mendukung jika kebijakannya benar dan mengkritik jika melenceng dari kebenaran dan keadilan.
 “Prinsipnya amar ma`ruf nahi munkar, itu tetap kita lakukan sejak saya terpilih sebagai ketua umum,” katanya.
 Siap lengser Din juga menyatakan kesiapannya jika tidak terpilih kembali sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. “Saya legowo jika tidak terpilih dan digantikan. Itu risiko karena jabatan itu amanat,” katanya.
 Ia pun akan tetap mengabdi di Muhammadiyah meski tidak menyandang jabatan apa pun. “Kita masih punya lahan di Muhammadiyah untuk mengabdi,” katanya.
Terkait pertemuan dengan Hasyim, menurut Din, hanya silaturahmi. Selain sesama alumni Pesantren Gontor, keduanya juga presiden di Konferensi Dunia Agama-agama untuk Perdamaian (WCRP).
 Ia pun mengundang Hasyim Muzadi hadir sekaligus menjadi pembicara dalam muktamar Muhammadiyah nanti. Menurutnya, warga Muhammadiyah sangat mengapresiasi upaya Hasyim merekatkan hubungan NU-Muhammadiyah selama menjabat ketua umum PBNU.
 Di tempat terpisah, pengamat sosial keagamaan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Abdul Munir Mulkhan mengatakan, pucuk pimpinan Muhammadiyah perlu menguasai dan menyadari politik kebangsaan, tetapi menjauhkan diri dari permainan politik kekuasaan, katanya.
 “Dengan demikian, Muhammadiyah bisa didengar semua pihak karena dipercaya tidak memiliki agenda politik praktis,” katanya pada diskusi Muhammadiyah dan Budaya Politik Kekuasaan di Yogyakarta, Kamis.
 Menurut dia, politik kebangsaan adalah tindakan Muhammadiyah berupa gagasan atau aksi konkret dalam mempengaruhi pengambil kebijakan dan kekuatan politik bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia sebagai warga bangsa atau warga dunia tanpa memandang agama dan etnis.
 “Hak asasi manusia (HAM), hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak adat lain merupakan persoalan strategis bagi pengembangan politik kebangsaan Muhammadiyah,” katanya. [pel/hidayatullah.com]