Hidayatullah.com–Pemerintah Indonesia tetap mendukung keanggotaan penuh Palestina, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di UNESCO, meski Amerika Serikat menolak keanggotaan penuh bagi Palestina.
“Saya rasa langkah AS ini sudah dapat diantisipasi. Sejak awal pemerintah AS `kan sudah menyampaikan sikapnya yang tidak menganjurkan atau menerima upaya keanggotaan Palestina, apakah di markas besar PBB di New York September lalu atau di UNESCO di Paris. Pandangan Indonesia berbeda tentu. Bahkan Indonesia salah satu `co sponsor` dari langah Palestina ini di UNESCO, seperti halnya kita dukung upaya Palestina di New York untuk menjadi anggota,” kata Menlu Marty Natalegawa di Paris, Selasa (1/11) malam waktu setempat atau Rabu (3/11) dini hari waktu Indonsia.
Marty menjelaskan, Indonesia tidak hanya memberikan dukungan bagi Palestina, namun juga menjadi inisiator bagi status Palestina di PBB dan juga UNESCO, dengan berpegang pada formula penyelesaian dua negara yang merdeka bagi penyelesaian masalah Palestina dan Israel.
“Bukan hanya dukungan, kita salah satu insiator dan `co sponsor`, apakah itu di Paris atau di New York. Kita bukan hanya mendukung, bahkan kita mendorong. Tapi memang penting harus digarisbawahi di sini, adalah langkah untuk memperoleh keanggotaan Palestina di PBB itu tidak harus serta merta digambarkan sebagai mengganggu atau akhir proses perdamaian,” katanya, dimuat Antara.
“Karena keduanya bisa saling mendukung. Indonesia kan berpendangan perlu adanya dua negara merdeka yang hidup saling berdampingan, Palestina dan Israel. Jadi upaya untuk memperoleh keanggotaan Palestina baik di UNESCO maupun PBB itu selaras dengan visi `two state solution` itu,” tambahnya.
Mengomentari tentang langkah AS menghentikan kontribusinya bagi UNESCO, Marty melihat hal tersebut sudah diantisipasi oleh pihak-pihak di UNESCO dan negara anggotanya.
“Tentu sekarang masalah teknis adanya `funding short fall` terhadap UNESCO, tentu sesuatu yang harus diantipasi oleh negara anggota UNESCO lainnya. Tapi kami kira ini `kan masalah prinsip, bahwa negara Palestina merdeka perlu mendapat keanggotaan di PBB dan UNESCO. Ini masih proses, kita tidak ingin seolah tidak mendukung proses perdamaian. Justru sebaliknya ini bisa dibikin selaras, bukan pilihan yang saling bertentangan,” katanya.
Marty mengatakan, pemerintah AS mengetahui sejak awal sikap Indonesia. “AS sudah tahu posisi kita dan tidak pernah menutup-nutupi. Kita sampaikan dan sekali lagi kita gambarkan bahwa ini upaya langkah yang sama sekali tidak dimaksud untuk merongrong upaya perdamaian karena memang betul masalah ini harus diselesaikan melalui perundingan. Tapi bukan berarti bahwa tidak bisa dilakukan upaya untuk mensetarakan bargaining posisi dari Palestina dan Israel karena kita ingin ada negara yang hidup berdampingan,” katanya.*
