Hidayatullah.com–Delegasi DPR RI dalam Dialog Antaragama Parlemen Internasional di Nusa Dua, Bali, mendesak Myanmar segera menyelesaikan masalah muslim Rohingnya.
“Dalam dialog tadi, mereka (parlemen Myanmar) berjanji akan mendorong pemerintahnya segera mengakui warga Rohingnya sebagai warga negara Myanmar. Dan semestinya kalau sudah disepakati demikian, tolong segera diwujudkan,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSPA) Hayono Isman di Nusa Dua, Jumat (23/11/2012).
Dia berharap Pemerintah Myanmar dapat berubah dan menerima warga Muslim Rohingnya itu sebagai bagian dari mereka, karena negara itu adalah tempat kelahiran mereka.
Sementara itu, dua wakil anggota Parlemen Myanmar, Aung Kyaing dan Nang Khen Pou, menyatakan bahwa konflik antaretnis Rakhine dan Bangales bukanlah peristiwa yang diinginkan oleh masyarakat etnis tersebut dan warga Myanmar.
Mereka menjelaskan bahwa otoritas Rakhine telah melakukan segala cara menciptakan perdamaian dan ketenangan di kawasan tersebut.
Bahkan, parlemen Myanmar dengan tegas menyebut Rakhine sebagai negara bagian dan konflik Rohingnya tidak pernah terjadi di negara Myanmar.
“Rohingnya bahkan tidak pernah ada di suku etnis Myanmar,” kata Neng Khen Pau, dalam berita Antara.
Dia juga menjelaskan bahwa situasi di Rakhine bukanlah isu terkait rasisme atau pun agama, melainkan kekerasan yang terjadi antara dua etnis dengan suku dan keyakinan berbeda.
“Jika itu disebut sebagai isu ras atau keagamaan, bentrok antarkelompok dengan berbeda agama akan terjadi juga di daerah lain di Myanmar,” katanya.
Dia mengaku Myanmar sangat mengedepankan toleransi beragama antara Budha, Kristen, Islam, dan Hindu.
“Semua organisasi Islam di Myanmar telah secara jelas mengutuk kekerasan yang terjadi di Rakhine. Bahkan, warga Muslim Myanmar menyatakan bahwa mereka harus melindungi kedaulatan bangsa,” ujarnya.*
