Hidayatullah.com– Peneliti dari Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memberantas mafia migas, namun justru menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan penyelesaian.
Menurut Marwan Batubara ini sama saja membohongi masyarakat. Tidak ada bukti.
“Janji untuk mafia migas. Buktikan!” ucapnya tegas. acara “Halaqoh Peradaban” bertema “Menaikkan Harga BBM Rezim “Merakyat” Mencekik Rakyat?”, Kamis (20/11/2014) di Aula Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya 31 Cikini, Jakpus.
Seharusnya, jika presiden dan pemerintahannya fokus dalam memberantas mafia Migas, tidak sampai 2-3 bulan sudah terselesaikan.
“2-3 bulan harusnya sudah terselesaikan mafia Migas,” tambahnya.
Ia juga menyayangkan mengapa Joko Widodo acapkali mencitrakan dirinya sebagai orang pro rakyat. Padahal ‘Kartu Sakti’ (KIS, KIH, dan KKS) yang dibuatnya, sejatinya program tersebut tidaklah produktif.
“Joko Widodo hanya pikirkan pencitraan saja dengan ciptakan KIS, KIH, KKS,” katanya dalam acara yang diadakan di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta.
Menurut Marwan, seharusnya, sebelum dinaikkan harga BBM Joko Widodo menciptakan program di luar itu (baca: KIS, KIH, KKS).
Sebab, dari solusi yang diberikannya tidak satupun hubungannya terkait dengan energi.
“Sebelum menaikkan harga BBM, mestinya ciptakan program produktif. Program yang ada kaitannya dengan energi,” ia memberikan keterangan di hadapan publik. Belum lagi anggaran yang dicairkan untuk ‘kartu sakti’ tersebut tidak jelas asal usulnya.
“Anggarannya KIH, KIS, dan KKS tidak jelas,” tutupnya.
Marwan Batubara hadir sebagi pembicara bersama yang lainnya. Di antaranya Anggota DPRI, Pengamat Politik Ekonomi, dan turut pula adir juru bicara Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI).*
