SBY Dituding Aktor 411, Fahri Hamzah: Itu Sudah Basi

Hidayatullah.com–Tudingan Presiden Jokowi bahwa ada aktor politik yang menunggangi Aksi Damai Bela Quran atau Aksi Damai 411, meninggalkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Menurut  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah, istilah aktor itu patutnya disematkan pada kalimat seperti aktor kudeta, atau aktor serangan bersenjata.

“Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau aktor demonstrasi itu tidak masalah”, tandas Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI saat ditemui pada acara Kongres Nasional KA-KAMMI di Hotel Kartika Chandra Jakarta, pada Sabtu, (12/11/2016).

“Penggunaan terminologi ‘aktor’ itu tidak tepat, Karena demokrasi sudah legal. Jadi aktornya pun sudah legal,” jelasnya.

Politisi PKS yang juga pendiri KAMMI mengatakan, “Bahkan kalau buat PT Demonstrasi itu boleh, boleh didaftarkan di pasar modal,” katanya.

Baca Juga

Sejumlah Artis, Dai dan Ulama Kondang akan Ramaikan Acara Surabaya Islamic Festival

Pernikahan Beda Agama di Semarang Viral, Perempuan Berhijab Dinikahi Pria Katolik di Gereja

Sidang Komisi Waqi’iyah: BPJS bukan Asuransi, tapi Syirkah Ta’awwun

Tugas Kemenag Menjaga Kemurnian Agama, Bukan Membingungkan Agama

GNPF: Menjauhi Kekerasan itu Komitmen Para Ulama dan Umat Islam Indonesia

Terkait beredarnya isu yang dihembuskan Boni Hargens, seorang pengamat politik yang telah ditunjuk Jokowi sebagai Dewan Pengawas Kantor Berita Antara bahwa SBY lah aktor politik aksi 411, Fahri buru-buru menampiknya.

“Itu sudah basi, itu pasal mati, nggak bisa dipakai lagi,” tegasnya.

Fahri: Penuduh ‘Dana Aksi 411 Hasil Korupsi’ Masih Pakai ‘Frame’ Orde Baru

Seperti diketahui, sehari pasca Aksi Damai 411, pada Sabtu (05/11/2016)  Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Aksi Damai 411 telah ditunggangi aktor politik.

“Penggunaan terminologi ‘aktor’ itu tidak tepat, Karena demokrasi sudah legal. Jadi aktornya pun sudah legal,” jelas Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI saat ditemui pada acara Kongres Nasional KA-KAMMI di Hotel Kartika Chandra Jakarta, pada Sabtu, (12/11/2016).

Namun pernyataan presiden ini banyak disesalkan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menuding adanya aktor politik menunggangi kerusuhan di aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016).

Ia menilai, Jokowi menggunakan gaya otoriter seperti di era kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto.

“Ini kan tudingan gaya orba, ditunggangi pihak ketiga, aduh itu kuno banget itu. Sudah lebih dari 18 tahun kita enggak pernah dengar lagi,” katanyakepada Kompas.com, Ahad (06/11/2016).*/Abdul