Hidayatullah.com– Menurut Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menghentikan aksi pembakaran kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia sangat disayangkan.
“Pernyataan itu menunjukkan bahwa kedua pejabat tersebut tidak memiliki nasionalisme yang tinggi dan bisa membuat mafia pencuri ikan internasional melecehkan Indonesia,” ujar Neta dalam pernyataannya diterima redaksi, Rabu (10/01/2018).
Sebab itu, IPW mengimbau Menteri KKP Susi tetap konsisten dengan sikap tegasnya, yakni tetap melakukan pembakaran terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
“Sikap tegas Susi itu akan membuat orang asing segan dengan wibawa bangsa Indonesia. Para nelayan pun pasti akan selalu mendukung apa yang dilakukan Susi,” ujarnya.
IPW pun berharap Polri lewat Polisi Perairannya dan TNI AL tetap konsisten membantu Susi memburu, menangkap dan membakar kapal kapal asing pencuri ikan. Bagaimana pun gebrakan Susi ini sarat nasionalisme dan membuat bangsa lain menjadi segan dengan Indonesia.
“Sementara alasan JK dan Luhut sangat tidak masuk akal dan sangat memalukan. Sebab (mengatakan) kapal yang ditangkap akan diserahkan kepada nelayan Indonesia untuk usaha penangkapan ikan. Jadi pertanyaan, bagaimana mekanisme penyerahannya. Apakah lewat bantuan hibah atau lewat sistem lelang. Jika lewat bantuan hibah, apakah para nelayan Indonesia mau menerima alat kejahatan pencurian ikan diserahkan kepada mereka. Dimana barokahnya,” ungkapnya.
Yang ada, lanjutnya, nelayan Indonesia akan dilecehkan nelayan nelayan asing. Dianggap sebagai “penjahat baru” yang menikmati alat bukti kejahatan untuk meraup rezeki.
Adapun jika pemberiannya lewat mekanisme lelang, menurut IPW, berbagai kecurigaan akan muncul bahwa pelelangan ini hanya patgulipat dan sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga muncul masalah baru.
“Bukankan dalam berbagai pelelangan barang sitaan disinyalir cenderung terjadi patgulipat sehingga pemiliknya bisa kembali mendapatkan harta bendanya yang disita,” ungkapnya.
Sebab itulah, agar tidak muncul masalah baru, kata Neta, Menteri KKP Susi harus konsisten, kapal kapal asing pencuri ikan harus tetap dibakar agar wibawa Indonesia di negara lain tetap tinggi.
“Sebelum Susi membakar kapal kapal tersebut, kasus pencurian ikan tidak pernah selesai dan makin marak. Pelelangan kapal kapal asing yang ditangkap pun tidak pernah jelas juntrungannya,” tambahnya.
IPW menilai, JK dan Luhut tidak perlu mengevaluasi Kebijakan Menteri KKP Susi agar menghentikan penenggelaman dan pembakaran kapal asing pencuri ikan.
Justru menurutnya kebijakan Susi patut didukung karena telah membawa dampak positif pada peningkatan produksi ikan dalam negeri dan kehidupan para nelayan.
Malah saat ini katanya yang diperlukan adalah dukungan maksimal Polisi Perairan dan TNI AL terhadap Menteri KKP Susi dalam menjaga perairan Indonesia agar tidak dimasuki para pencuri ikan.
Sebelumnya diketahui, JK mengingatkan Menteri Susi menghentikan operasi penangkapan dan pembakaran kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. JK meminta Susi fokus dalam upaya peningkatan produktivitas perikanan daripada perang terhadap kapal asing yang mencuri ikan.
Sedangkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mendesak agar penenggelaman kapal pencuri ikan gelap segera dihentikan.
“Mau diapakan itu kapal? Masa mau dibiarkan jadi rusak? Padahal nelayan kita banyak. Nelayan kita ini sekarang banyak yang di darat. Saya bilang kenapa tidak kapal itu diberikan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka melaut,” ujar Menko Luhut kepada para wartawan pada Selasa (09/01/2018) di kantornya kutip BBC.*
