Hidayatullah.com– Pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri, dikritik Kepala Departemen Bidang Hukum dan HAM Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru.
Zainudin menilai pemerintah inkonsisten.
Pada awal tahun 2018, tuturnya, ketika Kemendagri mengeluarkan wacana jenderal polisi jadi Pj atau Pelaksana tugas (Plt) di tiga daerah yang bertarung dalam Pilkada, publik merespons negatif.
“Dengan alasan kita meragukan netralitas mereka dalam melaksanakan kontestasi pilkada di daerah yang mereka menjabat,” ujarnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Senin (18/06/2018).
“Apalagi seperti Pilkada Jawa Barat, salah satu peserta kontestasinya adalah jenderal polisi, mantan Kapolda Jabar,” tambahnya.
Baca Juga
Baca: Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar Diduga Mempengaruhi Pilgub
Langkah Mendagri ini, kata dia, meyakinkan publik bahwa penguasa mengabaikan kepentingan demokrasi yang lebih besar dan hanya sekadar mengejar kepentingan jangka pendek.
“Dan itu tidak terlepas dari kepentingan Pileg dan Pilpres 2019. Sebagaimana kita tahu di Pilpres 2014 Jokowi kalah di Jawa Barat,” ucapnya.
Ia khawatir demokrasi dibajak untuk kepentingan rezim dan mencederai hak demokrasi warga negara, khususnya pemilih di daerah itu.
Selain itu, ia juga mempertanyakan independensi Polri. Lebih jauh pemerintah dan pimpinan Polri telah menyeret institusi Polri pada kepentingan politik praktis.
“Adalah pertaruhan besar bagi independensi dan profesionalisme institusi kepolisian ke depan,” pungkasnya.* Andi
