Hidayatullah.com– Ratusan mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya kembali melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jl Imam Bonjol Medan, Senin (24/09/2018).
Massa mengkritisi aparat kepolisian yang dinilai tidak netral dalam penegakan hukum.
Massa menilai netralitas aparat penegak hukum saat ini sangat jauh dari kata memuaskan. Massa mencontohkan banyaknya tindakan persekusi yang dilakukan kepada beberapa orang yang mendeklarasikan dirinya dalam #2019GantiPresiden, begitu juga terhadap ulama yang berdakwah.
“Serta yang terbaru adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan kubu pendukung Joko Widodo terhadap demonstran yang meminta Joko Widodo mundur di Gedung DPRD Sumatera Utara. Karenanya kita minta agar DPRD Sumut memanggil Kapoldasu,” ujar Presiden Mahasiswa UIN Sumut M Azhari Marpaung lansir KBRN.
Ia menyebutkan, sikap kepolisian dalam menangani aksi mahasiswa lalu sangat membuat hati miris. Mahasiswa menilai demokrasi hanya sebagai dagangan menjelang kontestasi dan kebebasan berpendapat hanya bisa dijadikan sebagai naskah pelengkap di Kitab Undang Undang.
“Salahkah bila mahasiswa turun aksi menanyakan kepemimpinan bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia? Apakah sistem pemerintahan seperti ini yang kita inginkan?” tanyanya lagi.
Massa meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bertindak netral dalam penegakan hukum serta tidak terlibat dalam politik taktis dan praktis dalam melindungi kelompok tertentu.
“Terutama saat anak bangsa mempertanyakan kepemimpinan bangsa ini. Sebab, tindakan represif yang dilakukan terhadap demonstran sangat-sangat kita kecewakan,” ungkapnya.
“Kami meminta Presiden Jokowi fokus terhadap pemerintahannya dan menepati janji kampanye dengan membeli kembali Indosat, swasembada pangan, stop utang luar negeri, stop gadaikan aset bangsa,” pungkasnya.*
