Hidayatullah.com– Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkap adanya desa fiktif alias ‘desa siluman’ yang aktif menerima program Dana Desa. “Desa siluman” itu adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin menilai jika benar adanya kasus korupsi tersebut sangat konyol.
“Apabila ini benar, maka hal ini sungguh pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat dana desa tersebut,” ujar Didi dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Kamis (07/11/2019).
Didi sebagai anggota Komisi XI DPR RI mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menkeu Sri Mulyani.
“Sungguh sangat tidak bertanggung jawab, Dana Desa yang tujuannya untuk membangun dan mensejahterahkan desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Didi.
Ia pun mendorong penegakan hukum atas kasus “desa siluman” tersebut. Penegakan ini perlu melibatkan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sekali lagi jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kemendagri, Menteri Desa Tertinggal harus segera dilakukan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, temuan adannya desa fiktif alias ‘desa siluman’ yang aktif menerima program Dana Desa, akan segera diinvestigasi secepatnya olehnya.
Kata Menkeu, jangan sampai Dana Desa yang tujuannya untuk membangun ekonomi desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab. “Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi,” kata Menkeu Sri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/11/2019).
Diwarta media apa yang diungkapkan Menkeu Sri mengenai ‘desa siluman’ memang benar. Di antaranya ditemukan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Polda Sulawesi Tenggara tengah menangani kasus dugaan 56 desa fiktif alias ‘desa siluman’ di Kabupaten Konawe.
