Hidayatullah.com– Menurut pengamatan Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris terhadap perencanaan pembangunan transportasi di banyak daerah, sepeda masih dianggap inferior dalam manajemen transportasi, baik dalam program maupun penganggaran.
Kebanyakan daerah menurutnya lebih kepada pembangunan infrastruktur yang fokus kepada penggunaan kendaraan bermotor. Sementara untuk transportasi tidak bermotor mulai dari sepeda sampai pejalan kaki belum menjadi prioritas.
Oleh karena itu, Fahira menilai, keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan ibu kota sebagai tempat yang ramah bagi pesepeda patut diapresiasi.
Ia mengatakan, rencana pembangunan jalur sepeda sepanjang 200 km (dari awal perencanaan cuma 49 km) pada tahun 2020 yang dijadikan program prioritas Dinas Perhubungan DKI sangat tepat. Hal ini mengingat keberadaan jalur sepeda memang sudah menjadi kebutuhan bagi kota seperti Jakarta.
Rencanakan Pemprov yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan ini, kata dia, mematahkan stigma kebanyakan perencanaan transportasi di berbagai kota Indonesia yang belum menjadikan sepeda sebagai bagian integral dari sistem transportasi kota.
“Jika kebijakan ini (melipatgandakan jalur sepeda sebagai prioritas) konsisten, Jakarta punya potensi besar menjadi salah satu ‘kota ramah sepeda’,” ujarnya Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019) dalam pernyataannya.
Memang, lanjutnya, sudah saatnya sepeda dijadikan bagian integral dari sistem transportasi kota. Oleh karena itu, baik program maupun penganggarannya juga harus jadi prioritas.
Senator Muslimah ini menilai, menjadikan sebuah kota ramah sepeda adalah pekerjaan besar dan butuh puluhan tahun.
Ia menyebut, Kota Amsterdam di Belanda, butuh puluhan tahun menjadi kota ramah sepeda. Keberhasilan mereka ditopang oleh kesadaran masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang konsisten terutama terkait alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur jalur sepeda.
Bahkan saat ini, terangnya, walau sudah dinobatkan sebagai kota paling ramah sepeda, Pemerintah Kota Amsterdam masih terus berinovasi untuk terus meningkatkan kenyamanan bagi pesepeda lewat berbagai program dan keberbihakan anggaran.
Pada tahun 1980, ujarnya, Pemerintah Kota Amsterdam telah menetapkan bahwa sepeda adalah transportasi masa depan mereka. Visi ini sebagai respons dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan pembangunan infrastruktur jalan yang cuma diprioritaskan bagi kenderaan bermotor dan tingginya angka kecelakaan di Amsterdam saat itu.
Semua sumber daya terutama anggaran dikerahkan sehingga pembangunan besar-besaran berbagai infrastruktur bagi pesepeda mendapat atensi dan dukungan publik. “Warga Amsterdam pun meninggalkan mobil dan beralih ke sepeda,” imbuh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.
Jadi, menurutnya, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini dengan melipatgandakan jalur sepeda merupakan langkah awal yang baik.
“Saya yakin jika program ini dijalankan dengan konsisten dan didukung oleh keberbihakan anggaran, 10 atau 20 tahun ke depan, sepeda akan menjadi pemandangan di jalanan Jakarta. Tempat-tempat parkir yang didominasi kenderaan bermotor perlahan akan berganti, diisi dengan sepeda,” ujarnya.
Diinformasikan, dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 terdapat anggaran pembangunan jalur sepeda sebesar Rp 62 miliar. Besarnya anggaran ini dinilai sebagai salah satu langkah serius Pemprov DKI Jakarta menjadikan sepeda bagian integral dari sistem transportasi kota.*