Hidayatullah.com — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan. Tercatat angka itu kini sudah mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia.
“Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Maka pada bulan September tahun 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang atau setara dengan 10,9 persen,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, di Kantornya, Jakarta, Senin (15/02/2021).
Sudariyanto mengakui adanya peningkatan jumlah penduduk miskin itu karena pandemi Covid-19. Namun peningkatannya masih bisa ditahan oleh pemerintah seiring dengan program perlindungan sosial yang gencarkan, baik melalui bantuan langsung tunai, UMKM, hingga yang lainnya.
“Hanya saja jika dibandingkan dengan berbagai simulasi dan prediksi angka kemiskinan dari berbagai institusi, betul terjadi kenaikan tetapi kenaikannya sebetulnya tidak sedalam yang diduga,” kata dia.
Dia mengatakan, pada Juni 2020 World Bank atau Bank Dunia membuat laporan terbaru terkait dengan angka kemiskinan di Tanah Air. Dalam laporan tersebut mengatakan jika pemerintah tidak melakukan program perlindungan sosial, maka angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat sebesar 10,7 persen sampai dengan 11,6 persen.
Baca Juga
“Dan hasil BPS menunjukan meskipun terjadi kenaikan, kenaikannya pada september 2020 ini hanya 0,97 persen. Jadi ini menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah selama pandemi membantu mereka,” jelasnya.
Apalagi pemerintah saat ini tengah memperluas perlindungan sosial ini tidak hanya menyentuh 40 persen lapisan masyarakat bawah, tetapi juga diperluas mencapai 60 persen.
“Jadi kembali meskipun mengalami kenaikan penduduk miskin menjadi 10,19 persen hasil ini masih di bawah prediksi dari berbagai pihak karena adanya berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah,” terangnya. *
