Hidayatullah.com—Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyayangkan sikap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dinilai cenderung menutup komunikasi dengan mitra kerjanya dalam melaksanakan berbagai program untuk kegiatan masyarakat. Bukhori meminta BAZNAS segera memperbaiki pola komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku kesulitan untuk menghubungi pimpinan BAZNAS ketika dirinya tengah mengadvokasi kebutuhan masyarakat di dapilnya. Ia menilai beberapa program BAZNAS hanya menyasar kelompok tertentu sehingga menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Bukhori memberi peringatan keras kepada BAZNAS supaya berlaku transparan dalam realisasi program dan tidak mengabaikan kewenangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan atas realisasi program BAZNAS.
“Sebagai mitra semestinya bisa bekerjasama. Namun faktanya, kenapa pimpinan ini sulit dihubungi? Tolong jangan seperti itu,” katanya, Rabu (26/1/2022).
Bukhori mengatakan BAZNAS akan mengalami kesulitan di lapangan jika mengabaikan peran DPR. “Kami bisa berbuat banyak, bahkan jika perlu DPR bisa buat rapat ini deadlock. Di sisi lain, kami juga belum bisa menerima laporan pertanggungjawaban dari BAZNAS karena tidak menyertakan detail pengumpulan dan penyaluran ZIS-DSKL selama ini,” tambahnya
Baca Juga
Legislator dapil Jawa Tengah I ini juga menyoroti realisasi zakat infak sedekah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sepanjang tahun 2021. Dalam informasi yang ia terima, BAZNAS menyebut pengumpulan ZIS-DSKL sepanjang tahun 2021 mencapai Rp14,1 triliun sementara penyalurannya mencapai Rp12,2 triliun untuk kegiatan kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan pendidikan.
“Realisasi pengumpulan ZIS-DSKL mencapai Rp14 Triliun, sedangkan penyalurannya menyentuh angka Rp12 Triliun. Jika dilihat, kegiatan ini sangat banyak sekali dan nilainya fantastis, akan tetapi Komisi VIII DPR rasanya tidak pernah dilibatkan sama sekali dengan berbagai program yang ada selama ini,” katanya. “Padahal, kami memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan atas program tersebut,” ungkap Bukhori berdasarkan keterangan pers.*
