Hidayatullah.com– Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, dalam ketentuan PP ini, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal tetap sentral.
MUI memberikan fatwa halal atau tidaknya produk, sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan instansi terkait akan fokus pada aspek operasional, administrasi/keuangan, kerja sama, dan edukasi.
Lebih lanjut Menag menjelaskan, kerja sama BPJPH dengan MUI meliputi tiga hal. Pertama, kewenangan penetapan kehalalan suatu produk adalah MUI.
“Otoritas yang menyatakan kehalalan produk, halal atau tidak itu hanya di MUI melalui fatwa. Itu dijamin UU JPH. Keputusan penetapan halal produk itu menjadi dasar bagi JPH menerbitkan Sertifikat Halal,” katanya dalam siaran pers diterima hidayatullah.com di Jakarta, Jumat (17/05/2019).
Baca: PP Jaminan Produk Halal Terbit, Sertifikasi Diterapkan Secara Bertahap
Kedua, kewenangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ada di MUI. Artinya, institusi yang melakukan, atau yang mengakreditasi bagi LPH adalah MUI.
Ketiga, LPH dalam bekerja harus memiliki auditor halal. Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat bagi auditor halal adalah MUI.
Lantas apa kewenangan BPJPH?
“Salah satunya adalah registrasi produk untuk memperoleh sertifikat halal. Mulai 17 Oktober nanti, BPJPH punya kewenangan untuk action,” ujar Menag.
Setelah cukup lama dinanti, Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akhirnya terbit. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, terbitnya PP tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal di Indonesia.
“UU memberi batas per 17 Oktober 2019 untuk implementasi jaminan produk halal. Alhamdulillah, PP-nya sudah terbit. Kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan dunia usaha,” tegas Menag usai Raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Kamis (16/05/2019) dalam siaran pers Kementerian Agama diterima hidayatullah.com, Jumat (17/05/2019). PP tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
“Detail pentahapan akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA),” sambung Menag.
Baca: Sertifikasi Halal Tetap di MUI Sampai Regulasi dan Sistem Layanan Siap
Menurut Menag, setidaknya ada empat regulasi yang tengah disiapkan dan akan segera disahkan.
Pertama, Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Kedua, RPMA tentang Produk yang Belum Bersertifikat Halal pada 17 Oktober 2019 dan Penahapan Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.
Regulasi ketiga, Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Bahan yang Berasal dari Tumbuhan, Hewan, Mikroba, dan Bahan yang Dihasilkan melalui Proses Kimiawi, Proses Biologi, atau Proses Rekayasa Genetik yang Diharamkan Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Dan keempat, RKMA tentang Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal.
“Pembahasan RPMA dan RKMA ini sudah dilakukan, difasilitasi Setwapres RI. Pembahasannya melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi pelaku usaha,” tuturnya.
“Sedang disiapkan juga satu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai biaya atau tarif sertifikasi halal. Biaya yang harus dibayarkan para pelaku usaha akan sangat terjangkau,” sambungnya.
PP No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU JPH akhirnya terbit setelah cukup lama dinanti. Menag Lukman menegaskan, terbitnya PP tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal di Indonesia.
“UU memberi batas per 17 Oktober 2019 untuk implementasi jaminan produk halal. Alhamdulillah, PP-nya sudah terbit. Kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan dunia usaha,” tegas Menag usai Raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Kamis (16/05/2019). PP tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
“Detail pentahapan akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA),” sambung Menag.
Menurut Menag, setidaknya ada empat regulasi yang tengah disiapkan dan akan segera disahkan. Pertama, Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Kedua, RPMA tentang Produk yang Belum Bersertifikat Halal pada 17 Oktober 2019 dan Penahapan Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.
Regulasi ketiga, Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Bahan yang Berasal dari Tumbuhan, Hewan, Mikroba, dan Bahan yang Dihasilkan melalui Proses Kimiawi, Proses Biologi, atau Proses Rekayasa Genetik yang Diharamkan Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Dan keempat, RKMA tentang Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal.
“Pembahasan RPMA dan RKMA ini sudah dilakukan, difasilitasi Setwapres RI. Pembahasannya melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi pelaku usaha,” tuturnya.
“Sedang disiapkan juga satu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai biaya atau tarif sertifikasi halal. Biaya yang harus dibayarkan para pelaku usaha akan sangat terjangkau,” sambungnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
