Hidayatullah.com– Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), berhati-hati membuat rencana menarik subsidi LPG 3 kg mulai semester II tahun 2020.
Sebelum menetapkan kebijakan ini, Pemerintah diminta menyiapkan data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi dari penghilangan subsidi LPG 3 kg tersebut.
“Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Mulyanto dalam rilisnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Rabu (15/01/2020).
PKS pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut, asalkan pada saat yang sama Pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat.
PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan.
Baca Juga
Oleh kerena itu, kata Mulyanto, pihaknya meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, agar menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg.
“Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg.
Pertama, kompensasi diberikan kepada “orang yang membutuhkan” dengan data by name by address yang akurat.
Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.
“Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas,” katanya.
Dengan demikian defisit, sambung Mulyanto, transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi.*
