Hidayatullah.com- Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah Indonesia masih menghitung plus minus dari berbagai faktor terkait rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS ke Indonesia.
Menurut Jokowi, rencana tersebut masih dalam proses pembahasan.
Menurut Jokowi, pandangan dari jajarannya diperlukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut.
Kata Presiden, keputusan terkait rencana pemulangan WNI mantan pendukung kelompok teroris itu diambil setelah dilakukan rapat terbatas (ratas) bersama para menteri dan pejabat terkait.
“Kita ini pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam rapat terbatas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta kutip website resmi Kemensetneg pada Kamis (06/02/2020).
Baca: Bamsoet: Pemulangan Eks ISIS Harus Direncanakan Matang dan Bertahap
Ketika ditanya media bahwa ada dari eks ISIS-er itu ada yang telah memusnahkan paspor dengan membakarnya, Presiden Jokowi menjawab bahwa ia tak setuju dengan rencana kepulangan mereka.
“Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas loh ya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan,” ujar Jokowi.
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Menteri Agama Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi menyatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bakal memulangkan sebanyak 600 WNI yang tergabung dalam ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia.
Rencana tersebut mengundang pro dan kontra di dalam negeri. Sejumlah pihak meminta pemerintah Indonesia agar merencanakan secara matang dari berbagai aspek terkait rencana tersebut.
Baca: MUI Minta Ulama Dilibatkan Terkait Eks Simpatisan ISIS
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku tidak mempunyai kekhawatiran kalau WNI mantan pendukung ISIS kembali ke Indonesia.
Akan tetapi, menurut mantan Ketua DPR RI ini, langkah pemulangan eks simpatisan kelompok teroris itu harus direncanakan secara matang dan bertahap.
Yang penting, katanya, Indonesia punya tolak ukur, punya parameter mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, katanya di Senayan, Rabu (05/02/2020).
Baca: TIDI Minta Jokowi Menimbang Segala Aspek Soal Eks ISIS
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI), Ustadz Zaitun Rasmin meminta pemerintah agar melibatkan kalangan ulama terkait wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS.
“Pada prinsipnya seluruh warga negara punya hak untuk pulang selama kewarganegaraan mereka masih berlaku, ” kata Ustadz Zaitun saat ditemui hidayatullah.com di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (05/02/2020).*
