Hidayatullah.com– Pemimpin Gerakan Perlawanan Islami di Palestina (Hamas) di pengasingan Khalid Misy’al memberi kejutan baru dengan mengatakan secara resmi mengakui wilayah Palestina sesuai perbatasan tahun 1967 seraya menegaskan tidak mengakui Israel sebagai negara.
“Hamas mendukung pembebasan seluruh Palestina tetapi siap mendukung negara tersebut di perbatasan 1967 tanpa mengakui Israel atau melepas hak apapun,” ujar Misy’al di Doha, Qatar, mengumumkan dokumen kebijakan baru sebagaimana dikutip.
Sikap ini dinyatakan dalam dokumen baru yang menyerukan diadakannya hubungan yang lebih erat dengan Mesir, terus menolak pengakuan atas Israel, dan mengulangi tuntutan supaya pengungsi Palestina yang terusir ketika Israel didirikan tahun 1948 bisa kembali ke kampung halaman mereka.
Tidak ada tanggapan segera dari negara-negara Barat dan masih belum jelas apa dampak jangka panjang hubungan Hamas dengan Israel dan kelompok negara Arab.
Baca: Bertemu Dua Pemimpin HAMAS, Syeikh Qardhawi: Semoga Kita Berkumpul di Al-Aqsha
Hamas juga menegaskan konflik di Palestina bukan konflik agama. Dokumen terbaru Hamas ini juga menegaskan pengakuan terhadap perbatasan 1967 termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan para pengungsi diminta kembali ke rumah mereka.
“Hamas menolak ide apapun kecuali membebaskan tanah air seluruhnya dan lengkap, tanpa harus mengakui Zionis atau menyerah pada hak-hak kami warga Palestina,” kata Misy’al.
Dokumen tersebut juga tidak menerima solusi dua negara yang dianggap sebagai produk akhir Persetujuan Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Hamas melalui dokumen terbarunya juga menjernihkan bahwa Hamas bertempur dengan proyek Zionis, bukan dengan agama Judaisme, yakni agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi.
“Kami tidak akan melepaskan seincipun tanah air rakyat Palestina, tak peduli dengan berbagai tekanan saat ini dan tak peduli berapa lama pendudukan itu,” kata Misy’al kepada wartawan saat menunjukkan dokumen terbaru Hamas mengenai sikap politiknya setelah dua tahun membahasnya, seperti dikutip dari Aljazeera, Selasa (02/05/2017), dari Doha, Qatar.
Pengumuman dokumen terbaru berjudul “Dokumen Dasar dan Politik Umum” ini dihadiri oleh tokoh penting kolumnis, wartawan, peneliti di Ibu Kota Qatar, Doha, tulis PIC.
Sebelumnya, Misy’al menyatakan, penyiapan dokumen ini berlangsung lebih dari setahun. Dokumen penting ini berisi gagasan, pemikiran, eksperimen politiknya yang berakumulasi selama 30 tahun.
Hamas menganggap dokumen ini sebagai ekspresi pengalaman yang berakumulasi dan yang sudah dikembangkan oleh Hamas. Dokumen ini tidak akan jauh dari akar mendasar dan strateginya, dengan tujuan yang sama untuk bisa memberikan sumbangsih dalam proyek nasional.
Hamas juga menegaskan, perlawanan mereka pada warga Israel yang Zionis yang menduduki tanah air mereka, Palestina. Hamas juga menegaskan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin, dan mengatakan bahwa Hamas adalah organisasi independen.
Dalam pernyataan terbaru ini Hamas juga mengatakan tak akan pernah melakukan negosiasi langsung dengan pihak penjajah Israel dalam kondisi apa pun.
“Kebijakan kami adalah tidak melakukan negosiasi langsung dengan Israel karena situasi dan kondisinya tak membuat kamu yakin bahwa akan ada hasil yang diperoleh dari negosiasi itu,” tambah Misy’al.
Hamas mengadopsi methode perjuangan perlawanan bersenjata dan diyakininya sebagai satu-satunya jalan membebaskan Palestina. Hamas juga menolak syarat-syarat yang ditentukan oleh Tim Kuartet untuk Perdamaian Internasional (Amerika, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) untuk mengakui Israel. Baginya, perjuangan menentang pendudukan Palestina adalah hak bangsa Palestina.
Perbatasan 1967 merujuk pada wilayah yang ada sebelum perang dengan Arab dimana akhirnya Israel merebut Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel mundur dari Gaza tahun 2005. Negara di sepanjang perbatasan 1967 adalah tujuan saingan politik utama Hamas, Fatah, gerakan sekuler pimpinan Mahmoud Abbas dengan dukungan Amerika dan Israel.
Sebagaimana diketahui, penjajah Israel dan Hamas telah tiga kali berperang sejak 2008. Selain itu, wilayah Jalur Gaza sudah 10 tahun diblokade penjajah Israel hingga saat ini yang banyak menimbulkan kesulitan warga.*
