Hidayatullah.com–Gerakan Perlawanan Islam di Palestina (Hamas) dan Fatah setuju membatalkan semua keputusan dan langkah-langkah untuk menghukum warga Jalur Gaza, terutama setelah Hamas menyambut usaha Mesir dan membubarkan Komite Administratif.
Langkah tersebut diambil untuk menandatangani sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara kedua kelompok oposisi tersebut.
Menurut Reuters pada hari Ahad, Hamas setuju untuk membubarkan pemerintahan sementara Gaza.
Mesir menjadi mediator dalam pembicaraan dengan Fatah untuk mengimplementasikan kesepakatan yang ditandatangani pada 2011 dengan Hamas di Kairo.
Menurut perjanjian tersebut, Hamas harus mengakhiri perselisihannya dengan Fatah dan membentuk sebuah pemerintahan sementara sebelum pemilihan umum.
Sementara Perdana Menteri Otorita Palestina, Rami Hamdallah dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Gaza dalam waktu dekat.
Nabil Shaath, penasihat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan Hamdallah akan bertemu dengan pejabat Hamas di Kota Gaza, dan menegaskan bahwa pemerintah akan mengendalikan pemerintah di Gaza sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan kesepakatan lebih besar.
“Kami menunggu langkah pertama di lapangan Kami ingin melihat Hamdallah diterima oleh Hamas, pintu semua kamenterian terbuka, yang bisa terjadi dalam 24 jam ke depan,” kata Shaath, seperti dilansir Aljazeera, Selasa (19/09/2017).
Sebelumnya, Abbas dilaporkan telah menelpon pemimpin Hamas Ismail Haniyah. Keduanya diketahui membahas upaya perdamaian antara Fatah, dan Hamas.
Menurut Kantor Berita dan Informasi Palestina (WAFA) dalam pidatonya dengan Haniyah, Abbas memuji “atmosfir yang dikompromikan” di Palestina, menyusul kesepakatan antara Hamas dan Fatah.
Seperti diketahui, hari Ahad (17/09/2017), gerakan Hamas mengumumkan pembubaran Komite Administratif, sebagai upaya serius untuk mewujudkan rekonsiliasi dan mengakhiri perpecahan. Hamas menyerukan pemerintah Otorias Palestina yang dipimpin Rami Hamdallah untuk segera datang ke Jalur Gaza dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Keputusan Hamas ini mendapatkan respon positif dan disambut dengan baik oleh faksi-faksi dan kekuatan-kekuatan Palestina, seraya meminta Presiden Abbas mengakhiri langkah-langkah sanksi terhadap Jalur Gaza.
Di antara tekanan yang dihadapi Fatah tidak membayar pasokan listrik di Gaza bahwa penjajah Israel telah mencairkan dan memotong gaji pejabat Gaza.
Pemimpin Hamas Ismail Haniya mengulangi kesediaan partainya untuk menyatukan warga Palestina hari ini, setelah kambali dari Mesir ke Jalur Gaza.
Minggu lalu, partai Islam yang berkuasa di Gaza mengumumkan akan setuju dengan serangkaian klaim oleh partai oposisi Fatah oleh Presiden Mahmoud Abbas dan mendukung rencana untuk sebuah pemilihan baru.
“Panitia administrasi di Jalur Gaza tidak lagi berfungsi. Kami sekarang siap menerima pemerintah unifikasi untuk memasuki Jalur Gaza,” kata Haniya dalam sebuah konferensi pers di perbatasan Rafah dengan Mesir.
Dia mengatakan partainya siap untuk kambali ke Mesir untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Fatah untuk tahap selanjutnya.
“Kami siap untuk kambali ke Kairo selama beberapa hari untuk melanjutkan dialog,” tambah Haniya bersikeras bahwa dia “berkomitmen terhadap keberhasilan sebuah serikat pekerja,” tulis AFP.
Baca: Delegasi Tingkat Tinggi Hamas Kunjungi Kairo untuk Rekonsiliasi Nasional
Kemarin, Haniya berbicara pertama kalinya dalam hampir setahun dengan otoritas Abbas dan Fatah mengatakan bahwa mereka mengharapkan Perdana Menteri Rami Hamdallah mengunjungi Gaza beberapa hari kamudian.
Pada April 2017 lalu Otoritas Palestina mulai menerapkan langkah-langkah sanksi terhadap Jalur Gaza. Mencakup pemutusan listrik, pemutusan pasokan obat-obatan, pemutusan surat rujukan berobat ke luar negeri, pemutusan gaji pegawai pemerintah di Jalur Gaza, dan pemecatan ribuan pegawai untuk pensiun dini. Langkah itu dilakukan dengan dalih sebagai reaksi atas langkah Hamas membentuk Komite Administratif untuk mengurusi dan memudahkan urusan warga di Jalur Gaza, setelah pemerintah Otoritas Palestina tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya di Jalur Gaza.
Hamas memaksa Fatah keluar dari Gaza dalam sebuah perang saudara di tahun 2007 dan berbagai upaya unifikasi gagal.*
