Netanyahu Persulit Kesepakatan Gencatan Senjata, Bukti ‘Israel’ Tak Mau Berhenti Perang

Hidayatullah.com – Sejumlah dokumen yang dikutip oleh New York Times (NYT) mengkonfirmasi bahwa Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu telah menambahkan syarat-syarat baru pada tuntutan mereka dalam perundingan gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina.

Syarat-syarat baru ini, menurut NYT, mengancam akan mengacaukan perundingan.

Dokumen yang tidak dipublikasikan tersebut menunjukkan bahwa Israel “menyampaikan daftar ketentuan baru pada akhir Juli kepada para mediator Amerika, Mesir, dan Qatar yang menambahkan syarat-syarat yang kurang fleksibel pada serangkaian prinsip yang telah dibuatnya pada akhir Mei,” lapor NYT.

Laporan tersebut menambahkan bahwa dokumen-dokumen tersebut “memperjelas bahwa manuver-manuver di belakang layar yang dilakukan oleh pemerintah Netanyahu sangat luas.”

Pada bulan Mei, Israel merevisi proposal gencatan senjatanya sebelum memberikannya kepada para mediator menjelang pertemuan di Roma akhir bulan lalu. Proposal tersebut menetapkan bahwa pasukannya harus tetap menguasai perbatasan Gaza selatan, termasuk penyeberangan Rafah dan Koridor Philadelphia yang sangat penting.

Hal ini juga termasuk pembatasan kembalinya warga Palestina yang mengungsi ke bagian utara jalur tersebut.

“Beberapa anggota tim negosiasi Israel khawatir bahwa tambahan baru tersebut berisiko [menghambat] kesepakatan,” kata dua pejabat senior kepada NYT.

Kantor Netanyahu membantah adanya tambahan baru dalam proposal tersebut dan mengatakan kepada NYT bahwa perdana menteri tersebut telah memasukkan “klarifikasi penting untuk membantu mengimplementasikannya.”

Perdana Menteri juga merilis sebuah pernyataan resmi pada hari Selasa yang membantah laporan NYT.

Di antara tambahan yang disertakan adalah peta yang menunjukkan bagaimana ‘Israel’ akan mempertahankan kontrol atas Koridor Philadelphia, sebuah perbatasan yang penting bagi perlawanan Palestina dan masyarakat Gaza. Hal ini terjadi meskipun proposal pada bulan Mei mencakup janji ‘Israel’ untuk mendorong pasukannya ke arah timur menjauh dari daerah perbatasan padat penduduk.

Menurut NYT, surat Israel kepada para mediator pada bulan Juli juga mengangkat kembali isu penyeleksian warga Palestina yang mengungsi yang kembali ke Gaza utara. Proposal bulan Mei telah memasukkan versi yang lebih lunak dari sikap ini, dengan hanya mengatakan bahwa mereka yang kembali tidak boleh “membawa senjata.”

Syarat baru tersebut merupakan bagian dari empat “hal yang tidak dapat dinegosiasikan” yang diumumkan oleh Netanyahu pada pertengahan Juli lalu.

Netanyahu mengatakan dalam pidatonya pada saat itu bahwa setiap kesepakatan yang tidak mencakup jumlah maksimal tawanan ‘Israel’ yang dikembalikan dan mekanisme untuk menyaring warga Gaza yang kembali ke Jalur Gaza karena “berafiliasi dengan Hamas” tidak akan diterima.

Pidatonya juga memperkuat penolakan ‘Israel’ untuk menarik diri dari Koridor Philadelphia dan penolakannya untuk menerima kesepakatan yang tidak mengizinkan ‘Israel’ untuk terus mengejar perlawanan setelah para tawanan dipertukarkan.

Di antara hal-hal lainnya, isu-isu ini tetap menjadi poin utama ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.

Proposal gencatan senjata permanen pada bulan Mei pada awalnya diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden, yang telah mengklaim bahwa ‘Israel’ juga telah menyetujui proposal tersebut. Namun Netanyahu tetap bersikeras bahwa ia memiliki hak untuk melanjutkan perang dan mengejar Hamas setelah pertukaran tawanan, dan menyebut rencana Biden sebagai “tidak lengkap.”

Hamas tetap berpegang teguh pada dua syarat utamanya, yaitu gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan ‘Israel’ dari seluruh wilayah Gaza.

Gerakan perlawanan ini menyerukan dalam sebuah pernyataan pada 12 Agustus agar para mediator mendorong ‘Israel’ untuk menerima proposal yang telah disetujui pada awal Juli, yang merupakan versi terbaru dari proposal Biden pada bulan Mei.

“Kami menuntut agar para mediator menyerahkan rencana untuk mengimplementasikan apa yang mereka presentasikan kepada gerakan ini dan yang telah kami setujui pada 2 Juli 2024, berdasarkan visi Biden dan resolusi Dewan Keamanan, dan mewajibkan penjajah untuk melakukannya, alih-alih melakukan lebih banyak putaran negosiasi atau proposal baru yang memberikan perlindungan bagi agresi penjajah dan memberikan lebih banyak waktu untuk melanggengkan perang genosida terhadap rakyat kami,” kata Hamas pada 11 Agustus.