Hidayatullah.com – Para pejabat zionis ‘Israel’ menuntut pemutusan hubungan dengan surat kabar Haaretz setelah pemimpinnya, Amos Schocken, menyebut anggota perlawanan Palestina sebagai “pejuang kemerdekaan.”
Selain memuji para pejuang Palestina, Schocken juga mengkritik ‘Israel’ yang disebutnya sebagai rezim apartheid.
“Ini mengabaikan kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak karena mempertahankan permukiman sambil memerangi para pejuang kemerdekaan Palestina yang oleh Israel disebut sebagai ‘teroris’,” ujar Schocken.
Dia menuduh pemerintah Netanyahu “memaksakan rezim apartheid yang kejam” terhadap penduduk Arab Palestina dan merampas tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi pendirian negara Palestina.
Pernyataan Schocken membuat para pejabat zionis ‘Israel’ berang. Apalagi Schocken juga melabeli tindakan Israel di “wilayah pendudukan dan sebagian wilayah Gaza” sebagai “Nakba kedua”.
Baca Juga
Salah satunya adalah Menteri Komunikasi ‘Israel’ Shlomo Karhi, yang mengusulkan kepada pemerintah agar semua urusan dengan Haaretz dihentikan. Termasuk mengakhiri iklan kantor pers pemerintah di surat kabar tersebut dan melarang lembaga pemerintah untuk berkomunikasi dengan Haaretz dalam bentuk apa pun.
Sementara, Menteri Dalam Negeri ‘Israel’ Moshe Arbel pada Rabu (30/10/2024) menginstruksikan stafnya untuk secara efektif menghentikan kerja sama dengan surat kabar tersebut, dan direktur jenderal kementerian mengeluarkan surat resmi untuk itu.
“Kami tidak bisa dan tidak akan tinggal diam dalam menghadapi bahaya terhadap tentara IDF dan upaya negara untuk melindungi warganya,” tulis direktur tersebut.
Pada November tahun lalu, Menteri Komunikasi ‘Israel’ mengumumkan telah mengajukan proposal ke pemerintah agar mengakhiri pendanaan surat kabar yang mereka sebut sebagai propaganda anti-Israel.
Sejumlah tokoh zionis bahkan menyindir editor di Haaretz, Gideon Levy, dengan menyebutnya pengkhianat karena “menjalankan media yang lebih buruk dari Al Jazeera.”
Haaretz merupakan surat kabar ‘Israel’ telah membela hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil warga Palestina dan ‘Israel’ selama bertahun-tahun, tanpa memalingkan muka sejenak dari kekejaman dan kekeraskepalaan para penguasa.
Bahkan sekarang para jurnalis terus menuntut agar pemerintah Israel mengakhiri krisis kemanusiaan yang ditimbulkannya di Gaza.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
