Lengkap sudah rasa keputusasaan publik Arab dan dunia Islam, terutama rakyat Palestina yang setia membela salah satu tanah suci Umat Islam di bumi para Nabi itu, dengan keputusan tak bergigi dari Uni Eropa (EU) tentang status Al-Quds bagian timur yang sampai saat ini berdasarkan keputusan PBB sebagai wilayah pendudukan Zionis.
Hampir semua publik Arab dan umat Islam pada umumnya menanti suatu keputusan bergigi dari Uni Eropa tentang status kota suci itu sehingga Eropa dapat diposisikans sebagai saingan AS selaku “penengah” dalam perdamaian di Palestina. Keputusan para Menlu EU pada 8 Desember lalu yang diharapkan mempertegas keputusan PBB bahwa Yerusalem Timur adalah wilayah pendudukan Zionis Israel akhirnya tidak terbukti.
Keputusan mandul yang hanya bertujuan untuk mengambil hati Israel, yang sejak semula melakukan berbagai tekanan kepada sejumlah negara terkemuka Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda keluar sudah. Rancangan keputusan yang disiapkan Swedia yang memperkuat keputusan PBB bahwa Yerusalem Timur adalah tanah Palestina yang diduduki Israel, gagal dicetuskan dan hanya diganti dengan keputusan bahwa AL-Quds adalah kota bersama Israel dan Palestina lewat perundingan.
Publik Arab umumnya dan Palestina khususnya, gigit jari meskipun secara etika basa basi diplomatik Otoritas Palestina menyambut keputusan yang dianggap berimbang itu. Israel sendiri menyambut keputusan itu, yang mengindikasikan bahwa sikap Eropa tak jauh beda dengan AS yang memang tidak dapat diterima sebagai “penengah” yang fair karena keberpihakan mutlak kepada negeri Yahudi itu.
Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai keputusan internasional dan regional tidak pernah digubris Tel Aviv bila merasa tidak menguntungkan, maka bila sekarang keputusan Eropa itu disambut hangat mengindikasikan bahwa sikap Eropa itu sebagai lampu hijau pula untuk memperluas yahudiasi kota Al-Quds dengan harapan perundingan tentang status akhir kota suci itu memperkokoh keinginannya sebagai kota abadi Israel.
Sekedar melihat kenyataan di lapangan menyangkut Yahudisasi Al-Quds bahwa pada 2008 saja sebanyak 4.577 warga Arab kehilangan hak bertempat tinggal di bagian timur Al-Quds. Bandingkan dengan rentang waktu 30 tahun dari 1967 – 2007 di mana warga Arab yang kehilangan haknya mendiami kota itu sekitar 8.500. Jadi dalam setahun saja menyamai separo jumlah warga Arab yang kehilangan hak tinggal di Al-Quds dalam rentang 30 tahun sebelumnya.
Bagi sebagian analis dan pemerhati Arab yang melihat kondisi dunia Arab dan Islam saat ini, sikap Eropa itu sebenarnya tidak aneh di tengah absennya diplomasi intensif dunia Arab di negara-negara Eropa. Bahkan yang pantas diapresiasi adalah pendapat sebagian analis dan publik Eropa sendiri yang menilai keputusan itu aneh karena menunjukkan Eropa masih tetap mengekor ke AS.
Kembali ke kondisi dunia Arab yang menjadi salah satu sebab keluarnya keputusan mandul itu, terlihat dari absennya lobi intensif untuk mendukung rancangan Swedia yang menyebut bahwa Al-Quds bagian timur adalah ibu kota Palestina, di samping juga absennya lobi-lobi ke Eropa untuk menggerakkan EU menekan Israel agar menghentikan yahudisasi Al-Quds yang makin gencar saat ini.
Yang lebih ironis lagi, pada saat Israel melakukan upaya gencar menekan AS dan Eropa agar tidak mengeluarkan keputusan yang dapat menghambat yahudisasi Al-Quds, Otoritas Palestina mendapat tekanan keras, termasuk dari dalam Arab sendiri agar bersikap lebih luwes, di antaranya bersedia berunding kembali meskipun Israel tetap enggan menghentikan pembangunan pemukiman (baca: pencaplokan) Yahudi di tanah Palestina.
Sejak peristiwa 11 September 2001, situasinya memang berubah drastis sehingga pantas bila mencurigai negeri Zionis itu berada di balik kejadian berdarah itu. Bila sebelum peristiwa tersebut rata-rata dunia Arab siap berkorban membela Palestina dan tidak gentar menghadapi akibatnya seperti embargo ekonomi AS dan pengucilan Eropa, setelah peristiwa itu isu Palestina dijadikan oleh sebagian negara Arab untuk kepentingan nasional masing-masing guna memperbaiki hubungan dengan AS dan tidak terkucilkan Eropa dengan cara menekan otoritas untuk memberikan konsesi dalam setiap perundingan. Hasilnya, konsesi demi konsesi yang diberikan Palestina makin membuat Zionis keras kepala.
Bukan inisiatif
Dengan sikap EU itu jelaslah bahwa keputusan itu bukanlah suatu inisitiaf Eropa untuk membantu mengatasi isu paling sensitif (status masa depan Al-Quds), namun tidak lebih sebatas “hadiah kecil” buat Otoritas Palestina agar tidak berputus asa atas sikap keras kepala Israel selama ini yang didukung mutlak AS dan Eropa, guna menyelamatkan otoritas dari kemungkinan akan hancur akibat tekanan bertubi-tubi AS-Israel belakangan ini.
Sebuah kreasi baru Eropa dalam menciptakan “hadiah” buat Otoritas Palestina yang biasanya berupa janji-janji bantuan, sekarang diganti dalam bentuk komunike bersama EU. Kemunike yang sangat umum dan sumir itu sama sekali tidak menjanjikan apa-apa bagi Palestina, apalagi sebagai alat penekan atas Israel dan tandingan inisiatif AS.
Lebih buruk lagi, hadiah tersebut diberikan setelah melalui kompromi dengan Israel dan AS tanpa mengisyaratkan tentang batas wilayah Al-Quds Al-Sharqiyah (Yerusalem Timur) pada pendudukan tahun 1967. Hadiah itu juga berisi desakan dilanjutkannya perundingan Israel-Palestina tanpa syarat sehingga sejalan dengan keinginan negeri Yahudi itu, yang saat ini sedang melakukan pencaplokan besar-besaran di Al-Quds dan sejumlah lokasi di Tepi Barat dengan dana milyaran dolar.
Dengan demikian Eropa atas restu AS dan Israel ingin menyampaikan hadiah tersebut kepada Otoritas Palestina agar lebih menfokuskan perhatian pada upaya memperkokoh lembaga-lembaga negara untuk membuktian kepada negara penjajah (Israel) tentang persiapan Palestina sebagai negara yang pantas diberikan kemerdekaan. Salah satu syarat utamanya adalah menghentikan segala bentuk kifah (perjuangan) bersenjata.
Kesudahannya tentu sangat berbahaya, yakni Israel sepakat memberikan kemerdekaan secara de jure namun secara de facto Palestina, terlebih lagi kota Al-Quds, masih di bawah pendudukan Zionis. Skenario ini sebelumnya telah ditolak mendiang Presiden Yasser Arafat yang membuatnya dikucilkan AS dan Barat, lalu berakhir dengan tahanan rumah di Ramallah. Israel yang tidak sabar kemudian membunuh simbol perlawanan itu lewat racun.
Mengapa mendiang Yasser Arafat menolak tegas tawaran membangun lembaga-lembaga negara di bawah pendudukan sebagai syarat mendapatkan pengakuan kemerdekaan Palestina oleh negeri penjajah (Israel)? Karena bila tawaran licik ini diterima, maka akan menjadi alasan bagi Israel untuk terus menduduki Palestina sehingga nama Palestina tak lebih sekadar nama di peta namun kekuasaan sepenuhnya tetap di tangan penjajah.
Dengan keputusan EU tersebut, skenario yang pernah ditolak Arafat itu bakal dipaksakan lagi kepada Otoritas Palestina yang makin tak berdaya sehingga indikasi bakal diterima makin tampak. Rencana ke arah tersebut diatur lewat apa yang disebut “rencana Fayyadh” (diambil dari nama PM Palestina, Salim Al-Fayyadh) yang intinya seperti yang disebutkan Zakaria Mohamed, seorang analis Arab, ada empat butir.
Pertama, memberikan peluang bagi pengakuan kemerdekaan Palestina oleh AS dan Israel dua tahun ke depan. Kedua, pengalihan masalah berdirinya negara Palestina dari perjuangan (bersenjata dan politik), menjadi masalah dalam negeri Palestina lewat apa yang disebutkan sebelumnya membangun lembaga-lembaga Palestina.
Butir ketiga, otoritas mengindikasikan bahwa negara Palestina akan diterima meskipun masih dalam pendudukan Israel. Dan butir keempat yang dianggap banyak analis Arab sebagai yang paling berbahaya adalah pembuktian adanya lembaga-lembaga negara yang dapat dikontrol Otoritas sebagai bukti materi tentang kesediaan Palestina hidup berdampingan dengan penjajah.
“Bila hal ini dilakukan, maka akan membahayakan ide merdeka secara menyeluruh. Karenanya tidak aneh bila Eropa demikian antusias mendukung rencana Fayyadh tersebut, bahkan sejumlah anggota Kongres AS yang sangat mendukung Israel pun demikian takjub dengan rencana ini,” papar Zakaria.
Hidupkan skenario lama
Lewat keputusan tentang Al-Quds itulah, Eropa mencoba membantu AS dan Israel untuk menghidupkan kembali skenario lama yang pernah ditolak tegas mendiang Presiden Arafat tersebut. Singkatnya, Al-Quds hanyalah sebatas kedok Barat untuk melanggengkan pendudukan Zionis dengan janji-janji manis pengakuan negara Palestina merdeka tanpa kedaulatan.
Bila kita benar-benar ingin melihat Al-Quds sebagai ibu kota abadi Palestina, maka keputusannya adalah di tangan dunia Islam atau keputusannya adalah di belahan timur, bukan di belahan barat (Eropa). Sebab kota suci itu bukan terletak di jantung Eropa, tapi terletak di jantung dunia Islam yang sudah melekat dalam hati hampir seluruh kaum Muslimin. Walaupun sebagian kota Al-Quds terdapat tempat-tempat suci bagi kaum Nasrani, tapi sudah tidak ada lagi ikatan batin dengannya bagi kalangan Kristen Eropa.
Karenanya sangat tidak beralasan menggantungkan harapan di tangan Eropa. Bila ada yang menggantungkan harapan kembalinya kota Al-Quds ke pangkuan kaum Muslimin di tangan orang lain, maka carilah Al-Quds di luar Palestina karena kota Al-Quds yang mereka inginkan hanyalah pengakuan di atas kertas dan tidak lebih dari itu.
Sementara kenyataan sesungguhnya dapat dilihat dari komunike Eropa lainnya yang berbunyi, “pemukiman dan tembok pemisah dibangun di daerah pendudukan serta pengusiran penduduk aslinya (Arab) melanggar hukum internasional yang menjadi kendala perdamaian dan mengancam terciptanya dua negara”.
Komunike tersebut tak lebih sekadar ucapan manis namun kosong secara substansi sebab menunjukkan sikap Eropa yang tidak mungkin menekan Israel untuk berhenti melakukan pencaplokan, apalagi menekannya, untuk menerima batas wilayah sebelum perang tahun 1967 yang sekarang ini dituntut Palestina dan dunia Arab.
Eropa pun telah mundur dari sikap sebelumnya, yang menilai semua pemukiman Yahudi tidak sah, dengan sikap baru yang sejalan dengan sikap AS, yakni hanya menganggap tidak sah pemukiman serampangan yang dilakukan Israel mulai tahun 2001. Padahal pemukiman sebelum 2001, terutama sejak Persetujuan Oslo tahun 1993, mencapai 40% dari total luas Tepi Barat.
Jadi pernyataan Eropa tak ada bedanya dengan AS menyangkut pemukiman (pencaplokan) Yahudi di Al-Quds dan Tepi Barat, yakni sebatas minta menghentikan, bukan menghilangkannya dari daerah pendudukan Palestina. Lalu kota Al-Quds diminta diselesaikan lewat perundingan sia-sia, sebab telah 18 tahun perundingan berlangsung tanpa ada hasil, berdasarkan pengakuan para perunding senior Palestina.
Telah ribuan jiwa yang gugur sebagai syuhada, termasuk anak-anak Palestina, demi mempertahankan kota suci Umat Islam dan kiblat pertama kaum Muslimin tersebut. Sudah menjadi kepastian bahwa penyelesaian status kota suci itu berada di tangan bangsa Palestina dengan dukungan saudara-saudaranya kaum Muslimin yang lain.
Seperti biasa respon dunia Islam terhadap sikap Eropa itu adem ayem. Berbagai pertemuan yang berlangsung di kalangan pemimpin dunia Islam, termasuk KTT Dewan Kerjasama Teluk (GCC) pada 14-15 Desember lalu, tidak terlalu peduli terhadap sikap yang sangat berbahaya itu yang makin mempercepat aksi PM Israel, Benyamin Netanyahu untuk melakukan pengusiran besar-besaran warga Arab dari wilayah timur Al-Quds.
Lalu apa lagi yang ditunggu dari Eropa? Dengan sikap baru Eropa ini melengkapi kesedihan umat Islam, terutama bangsa Palestina, atas tidak adanya upaya nyata dari para pemimpin Islam untuk menyelamatkan kota suci tersebut. Perlu ditegaskan bahwa Al-Quds bukan berada di jantung Eropa, sehingga para pemimpin Eropa yang akan merebutnya dari Israel. “Al-Qudsu Lana” (Al-Quds milik kita), demikian slogan-slogan yang banyak beredar di dunia Arab yang mesti dilanjutkan dengan aksi nyata.
Opsi perlawanan bersenjata perlu dihidupkan, sebab contoh nyata dapat dilihat di Gaza. Kaum Zionis akhirnya hengkang karena tidak tahan menghadapi perjuangan gagah berani warga Gaza yang tidak sudi terus berada di bawah ketiak penjajah. Pernyataan para pemimpin Muslim yang tak terhitung jumlahnya bahwa Al-Quds adalah ibu kota Palestina tidak akan pernah menghasilkan sesuatu tanpa upaya nyata. [28 Dzul Hijjah 1430/hidayatullah.com]
Penulis adalah kolumnis hidayatullah.com, kini sedang berdomisili di Yaman
