Hidayatullah.com–Pemerintah Inggris ‘jatuh ke jurang krisis’ setelah Menteri Luar Negeri Boris Johnson memilih mundur hari Senin (09/07/2018) terkait dengan rincian perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang biasa dikenal dengan Brexit.
Sehari sebelumnya, menteri yang bertanggung jawab atas perundingan Brexit, David Davis, mundur.
Keduanya meninggalkan pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Theresa May setelah kabinet menyepakati dokumen yang memerinci Brexit pada akhir pekan.
Dokumen ini antara lain berisi posisi Inggris yang tetap memilih menjalin hubungan dagang yang erat dengan Uni Eropa.
Davis mengatakan proposal baru yang akan dibawa PM May ke Uni Eropa memperlihatkan ‘Inggris terlalu cepat mengalah’ dengan permintaan Uni Eropa.
Baca Juga
Proses Brexit membutuhkan pemungtan suara parlemen InggrisParlemen Inggris mendukung dimulainya proses resmi Brexit
Baik Johnson maupun Davis dikenal sebagai politisi penting kubu Leave, kelompok yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa saat digelar referendum pada 2016.
Johnson diyakini tidak setuju dengan poin-poin Brexit yang disepakati kabinet, namun hingga Senin siang ia tidak mengeluarkan kritikan secara terbuka.
Editor politik BBC, Laura Kuenssberg, mengatakan mundurnya Johnson ‘mempermalukan PM May dan membuat PM dalam posisi yang sangat sulit’.
Ia mengatakan Johnson bukan sekedar menteri dan perannya yang sangat instrumental selama kampanye referendum membuka spekulasi ia ingin menjadi pemimpin Partai Konservatif dan sekaligus sebagai PM Inggris.
Wakil ketua Partai Buruh yang beroposisi, Tom Watson, mengatakan bahwa pemerintah ‘hancur’.
“Ini jelas-jelas kacau … negara terbelah, pemerintah kacau balau,” katanya dikutip BBC.
Siapa Boris Johnson?
Johnson adalah politisi Partai Konservatif yang pernah menjabat sebagai wali kota London selama dua periode sebelum diangkat menjadi Menteri Luar Negeri.
Ia dikenal sebagai figur yang flamboyan dan sejak awal tidak menginginkan Inggris berada di blok Uni Eropa.
Ia aktif berkampanye di kubu Leave dan bersama Davis menggalang suara bagi kemenangan kelompok yang pro-Brexit.
Ketika referendum dimenangkan oleh kubu Leave, yang diikuti dengan mundurnya PM saat itu, David Cameron, Johnson dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjadi PM.
Perkembangan internal di kubu Leave dan di Partai Konservatif mendorong Johnson memikirkan ulang keinginannya menjadi PM dan ia memilih mendukung Theresa May untuk menjadi PM Inggris.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
