Hidayatullah.com–Parlemen ‘Israel’ pada Selasa (10/11/2020) memberikan suara untuk normalisasi hubungan dengan Bahrain dengan mayoritas anggota parlemen mendukung, lapor The New Arab. Sebanyak 62 anggota Knesset memilih untuk mendukung perjanjian yang diperantarai AS, dengan hanya 14 yang menentang.
Berbicara dalam debat yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencaci partai tersebut karena sikapnya terhadap kesepakatan itu tetapi mengatakan akan ada peluang untuk “memperbaikinya” di masa depan, yang menyiratkan lebih banyak kesepakatan diplomatik dalam proses.
“‘Israel’ yang kuat membawa negara-negara Arab lainnya lebih dekat dengannya, termasuk negara-negara yang belum mempublikasikan normalisasi yang berkembang di antara kita,” katanya. “Saya yakin akan ada lebih banyak negara yang secara resmi akan bergabung dalam lingkaran perdamaian,” tambahnya.
Uni Emirat Arab pada bulan Agustus menjadi negara Arab pertama yang menjalin hubungan dengan ‘Israel’ sejak Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. Segera hal ini diikuti oleh Bahrain, dan kemudian oleh Sudan.
Kesepakatan yang diperantarai AS dengan UEA dan Bahrain diresmikan di Gedung Putih pada 15 September. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar telah mencoba untuk menengahi kesepakatan serupa dengan negara-negara Arab lainnya.
Baca Juga
Di parlemen, Menteri Pertahanan Gabi Ashkenazi berterima kasih kepada pemerintah AS, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa dan putra mahkota. Dia juga berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif al-Zayani “yang akan segera mengunjungi ‘Israel’”.
Perjanjian Teluk dikutuk oleh Palestina sebagai “pengkhianatan” karena melanggar kebijakan Liga Arab selama bertahun-tahun tentang konflik Israel-Palestina. Daftar Gabungan juga menentang kesepakatan dengan UEA bulan lalu, meskipun disahkan dengan mayoritas besar dalam pertemuan Liga Arab.
Daftar Gabungan yang dipimpin Palestina menentang normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Negara Yahudi selama mereka terus menduduki wilayah Palestina yang direbut dalam perang Enam Hari tahun 1967.
“Tidak akan ada perdamaian tanpa akhir pendudukan,” kata ketua Daftar Gabungan Ayman Odeh dalam debat tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
