BELUM lama ini, Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq, menyatakan PKS dan HTI sering menciptakan konflik dengan Organisasi-Organisasi keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal itu disampaikan dalam bedah buku Dr Zuly Qodir HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia di Aula Maarif Institute, Jakarta, (Tribunnews, Republika, Rakyat Merdeka Online, 26/7; posmetrobatam, 27/7).
Membaca berita tersebut, memunculkan sejumlah pertanyaaan. Pertama, baik Fajar Riza Ul Haq dan Dr Zuly Qodir menyebut Hizbut Tahrir dan PKS sering menciptakan konflik dengan NU dan Muhammadiyah dengan cara perebutan masjid, ajakan mendirikan kelompok pengajian sendiri, perebutan aset Organisasi, serta pelabelan kelompok tertentu sebagai liberal dan sesat. Tidak jelas di mana kasusnya, oleh siapa, kapan, dan bagaimana kejadiannya. Tetapi, ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah dijawab, karena memang tidak bisa diverifikasi, fitnah sudah tersebar ke mana-mana.
Kedua, pendapat NU terkait syariah. AD/ART NU menyatakan, “Menegakkan syariat Islam menurut haluan Aswaja (Ahlu Sunnah wal Jama’ah)”. Sementara syariat Islam menurut Aswaja tak hanya ’ubudiyah (ritual), namun juga munakahat, mu’amalat, jinayat, jihad, termasuk ahkam sulthaniyyah. Kitab-kitab yang membahas khilafah (imamah) bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir namun adalah pendapat seluruh ulama kaum Muslim. Misalnya kitab al-Hushun al-Hamidiyah, yang menjadi buku wajib di pesantren, juga kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah.
Ketiga, mengenai demokrasi. Menurut Dr Qodir, Hizbut Tahrir mengkritik sistem demokrasi, tetapi bisa bebas bergerak, bebas berbicara, dan bebas berkampanye karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Ini menunjukkan ketidaktahuan Dr Qodir bahwa Hizbut Tahrir juga berkembang di negara-negara tiran diktator seperti di Asia Tengah (Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan). Di Indonesia yang katanya demokratis dan bebas bergerak, usulan Polwan menutup aurat memantik polemik panas dan hingga sekarang belum disetujui Polri. Kebangkitan politik Islam adalah buah dari proses dakwah yang panjang dan samasekali tak berhubungan dengan ‘berkah demokrasi’.
Keempat, hubungan HTI dan Muhammadiyah. Prof Dr Din Syamsuddin selaku Ketua PP Muhammadiyah membangun SOLI (Silaturahim Organisasi dan Lembaga Islam) untuk memadahi ormas dan Organisasi Islam membicarakan banyak hal menyangkut kemaslahatan umat.
Kita tidak tahu motif Dr Zuly Qodir mengeluarkan pernyataan-pernyataan di atas. Tapi kita berharap itu bukan ditujukan untuk menggembirakan pihak-pihak yang menginginkan perpecahan di tubuh umat. Allahu’alam.*
Nurismawati Machfira (Ibu Rumahtangga)
Nottingham NG7 5QN, United Kingdom
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
