Hidayatullah.com | SUDAH satu minggu demonstrasi yang mengutuk keras UU kewarganegaraan “anti Muslim” yang kontroversial berlangsung, yang oleh para pengkritik katakan melanggar konstitusi sekuler India lapor Al Jazeera pada Selasa (17/12/2019).
Undang-undang yang disahkan minggu lalu itu bertujuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada penganut agama Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen – dan bukan Muslim – yang “teraniaya” yang datang ke India sebelum 31 Desember, 2014 dari Bangladesh, Pakistan, atau Afghanistan.
Pihak-pihak oposisi berpendapat UU ini diskriminatif – bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengatakan begitu – dan memisahkan 15 persen minoritas Muslim dari 1,3 miliar penduduk India.
Meskipun UU tersebut telah memicu gelombang demonstrasi di seluruh negeri, para demonstran memiliki bermacam alasan untuk turun ke jalan. Inilah tiga alasan utama:
Khawatir akan ‘imigran asing’ di Assam
Di sebelah timur laut di negara bagian Assam yang berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, dan China, para demonstran di kota utama Guwahati dan daerah lain turun ke jalan karena khawatir UU baru itu akan mendorong orang-orang Hindu dari Bangladesh untuk menetap di wilayah tersebut.
Demonstrasi UU kewarganegaraan dimulai di Assam, di mana sejauh ini enam orang telah meninggal dunia, empat dari mereka ditembak mati oleh polisi ketika kerumunan orang membakar bangunan dan stasiun kereta.
Tentara dikerahkan di negara bagian itu dan jaringan internet seluler telah diputus di 10 distrik. Meskipun pemadaman jaringan sudah tidak terjadi, situasi wilayah tersebut masih tegang.
Assamese mengatakan UU kewarganegaraan yang memungkinkan orang Hindu dari Bangladesh untuk menetap di sana akan membebani sumber daya dan mengancam tradisi, budaya, dan bahasa mereka.
Di Assam, kemarahan atas UU kewarganegaraan mengikuti pelaksanaan Pendaftaran Warga Negara Nasional (NRC) yang dimaksudkan untuk menyingkirkan para imigran tak berdokumen terutama dari Bangladesh.
Hampir 2 juta orang dikeluarkan dari daftar NRC, yang saat ini menghadapi proses yang panjang dan sulit untuk membuktikan kewarganegaraan mereka atau ditahan atau dideportasi.
Warga sekarang khawatir UU kewarganegaraan baru akan memberikan perlindungan kepada banyak orang Hindu berbahasa Bengal yang tidak dimasukkan dalam daftar NRC dan menyebabkan migran Muslim berbahasa Bengal terancam dideportasi.
Menteri Dalam Negeri India Amit Shah telah berjanji untuk menerapkan pelaksanaan NRC secara nasional untuk membersihkan India dari “penyusup” dan “rayap” sebagai tindak lanjut dari UU kewarganegaraan.
Baca: Tiga Negara Bagian India Menolak UU Kewarganegaraan yang “Anti-Muslim”
Serangan kepada mahasiswa di Delhi dan Aligarh
Alasan kedua mengapa terdapat kemarahan dan pertentangan yang mendalam terhadap UU kewarganegaraan, terutama di kalangan mahasiswa Muslim, adalah karena UU itu dipandang sebagai bagian dari agenda Perdana Menteri Narendra Modi untuk memarjinalkan 200 juta Muslim India.
Sejak peraturan itu disahkan pada 12 Desember, ribuan mahasiswa di Universitas Jamia Millia Islamia (JMI) New Delhi dan Universitas Aligarh Muslim di Uttar Pradesh – lembaga minoritas terbesar di India yang terletak 130km dari ibukota India – telah melakukan protes.
Dalam serangan serentak di Ahad sore, polisi berpakaian anti huru-hara menyerbu dua kampus tersebut, menembakkan gas air mata dan memukuli para mahasiswa yang berdemo dengan kayu. Lebih dari 100 mahasiswa terluka dalam serangan polisi itu, beberapa kritis.
Di JMI, beberapa video yang direkam oleh mahasiswa memperlihatkan polisi mendobrak masuk ke dalam perpustakaan utama dan masjid sementara ratusan mahasiswa yang ketakutan membarikade pintu-pintu dan bersembunyi di dalam kamar mandi untuk melindungi diri mereka.
Berbagai media, termasuk The Washington Post, melaporkan pada Senin bahwa setidaknya dua demonstran JMI dibawa ke rumah sakit dengan luka tembak.
Puluhan mahasiswa ditahan meskipun mereka terluka dan dibawa ke kantor polisi, memicu demonstrasi besar semalam penuh di luar markas utama Kepolisian New Delhi.
Baca: Yang Perlu Anda Ketahui tentang RUU Kewarganegaraan anti-Islam India
Demonstrasi solidaritas di seluruh India
Yang ketiga dan yang terakhir adalah demonstrasi yang pada dasarnya tumbuh dari kemarahan di kalangan mahasiswa dan pengajar atas serangan di JMI dan AMU.
Tidak lama setelah foto dan video yang direkam oleh para mahasiswa yang dikepung di JMI dan AMU menyebar di media sosial, banyak demonstrasi yang pecah di berbagai universitas di bagian lain India, termasuk JMI.
“Konstitusi India menentang setiap hukum yang mendiskriminasi berdasarkan agama, kasta, kepercayaan atau gender. Ini [UU kewarganegaraan] merupakan upaya yang jelas untuk mendeklarasikan Muslim sebagai warga negara kelas dua,” Anupam Tiwari, mahasiswa JMI berumur 20 tahun mengatakan pada Al Jazeera.
Ribuan mahasiswa berbaris di kampus-kampus mereka atau di jalanan pada Senin sebagai bentuk solidaritas dengan mahasiswa JMI dan AMU, dan untuk menegakkan prinsip sekuler konstitusi India.
Bahkan akhir masa belajar tidak menghalangi banyak mahasiswa dengan memaksa pembatalan ujian di beberapa universitas dan perguruan tinggi, menurut laporan media India.
Demonstrasi solidaritas diselenggarakan di dua puluhan kota di seluruh India, termauk ibu kota New Delhi, pusat keuangan Mumbai, Ahmedabad di Gujarat dan Thiruvananthapuram di Kerala.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu juga telah bergabung dengan demonstrasi di kota-kota ini.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
