Hidayatullah.com – Para pemimpin Muslim di India meminta pemerintah India untuk fokus pada upaya pertolongan, ketika polisi malah melakukan penyelidikan yang lebih luas sampai masuk masalah keuangan, rincian pajak dan daftar anggota organisasi. Penyelidikan ini dilakukan setelah Markaz Jamaah Tabligh di Ibu Kota Delhi ditetapkan sebagai salah satu klaster penyebatan Covid-19 di India.
“Kami menuntut agar FIR (laporan pertama polisi) yang diajukan terhadap Jamaah Tabligh seharusnya dicabut. Ini bukan waktunya mencari kesalahan. Sebaliknya, kita semua harus fokus pada memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada mereka yang berada dalam kesulitan,” kata sebuah pernyataan yang dirilis oleh tujuh pemimpin Muslim dan intelektual terkemuka India, sebagaimana laporan Anadolu Agency.
Salah satu pendatangan pernyataan ini adalah Zafarul Islam Khan, ketua Komisi Minoritas Delhi. Ia mengatakan saat Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan karantina wilayah atau lockdown dan meminta rakyatnya untuk tetap tinggal di dalam. Orang-orang jamaah tabligh menerima dan himbauan pemerintah dengan tetap di masjid dan tidak keluar.
“Saat ini, kita berhadapan dengan sebuah krisis yang melibatkan kelangsungan hidup umat manusia. Upaya apapun yang memberikan pelintiran sektarian akan melemahkan pertempuran kita melawan virus mematikan ini,” kata para intelektual ini termasuk Akhtarul Wasey, rektor Universitas Maulana Azad, Kodhpur, Rajasthan dan Masoom Moradabadi, sekretaris All India Urdu Editors Conference.
Asasudin Owaisi, anggota parlemen dan presiden Majlis-e-Ittehadul Muslimeen Seluruh India mengatakan tindakan yang menimbulkan konflik ketegangan agama memanfaatkan pandemi ini sangat memalukan.
“Insiden Jamaah Tabligh sedang dieksploitasi untuk menyalahkan semua Muslim atas COVID-19. Pertemuan akbar dimulai pada 13 Maret dan Kementrian Kesehatan mengatakan di hari yang sama bahwa virus corona bukanlah keadaan darurat kesehatan,” ujar Owaisi dalam tweetnya.
Operasi evakuasi selama lima hari
Sebelumnya dalam operasi selama lima hari, polisi dan pejabat kesehatan mengevakuasi 2.361 orang dari markas Jamaat Tabligh yang berlokasi di wilayah Nizamuddin, Delhi. Pemerintah mengklaim bahwa sejauh ini 400 orang yang telah tinggal di markas itu dinyatakan positif, dengan korban meninggal sebanyak 19 orang.
Dari mereka yang dievakuasi, 1804 orang telah dikarantina dan sisanya telah dirawat di rumah sakit di seluruh kota. Seorang dokter yang bertugas di All India Institute of Medical Sciences diuji positif pada hari Kamis, setelah dilaporkan mengunjungi Markaz.
“Pemerintah juga telah membatalkan visa 960 orang asing karena melanggar persyaratan visa. Semuanya juga masuk daftar hitam. Kementerian Dalam Negeri telah mengidentifikasi 9000 anggota Jama’ah Tabligh lainnya dan identitias mereka, dan menempatkan mereka di karantina,” kata Menteri Dalam Negeri India Amit Shah, dalam sebuah pengarahan media secara online.
Acara yang berlangsung dari 13-15 Maret, ribuan anggota Jamaah Tabligh berkumpul termasuk orang asing.
“Mereka mengatakan FIR telah diajukan terhadap Jamaat pada tanggal 31 Maret. Tapi kami masih belum menerima salinannya. Sesuai undang-undang, salinan FIR harus mencapai pihak terkait dalam waktu 24 jam. Kami menghubungi polisi, tetapi mereka mengatakan bahwa kasus tersebut telah dipindahkan ke Cabang Kejahatan. Cabang Kejahatan telah menolak untuk memberikan salinan sejauh ini,” kata Shahid Ali, seorang pengacara yang disewa oleh Jamaah Tabligh.
“Kami siap bersikap koperatif dengan penyelidikan dari pemerintah India, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya kepada Anadolu Agency.
Pemberitahuan baru polisi
Ketika dihubungi Anadolu Agency, Kepolisian Delhi menolak untuk menjawab pertanyaan apapun, tentang bagaimana mereka mengizinkan orang asing untuk menghadiri pertemuan massal di tengah kekhawatiran COVID-19.
“Kasus ini telah dipindahkan dan kami tidak dapat mengungkapkan apa pun,” kata juru bicara Kepolisian Delhi.
Sementara itu, dalam sebuah pemberitahuan baru, polisi telah meminta Maulana Mohammad Saad, kepala Jamaat, untuk mengajukan rincian pengembalian pajak penghasilan dan rincian bank selama tiga tahun terakhir. Polisi juga memintanya untuk menyerahkan daftar anggota, jumlah pertemuan yang diadakan sejak Januari dan nama dan rincian semua peserta yang berada di masjid sejak 12 Maret.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
