Hidayatullah.com– Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menilai, memang tujuan parpol mengikuti pemilu dan bercapek-capek melakukan kampanye adalah untuk memperoleh kekuasaan.
Jika parpol tak memperoleh kekuasaan dimaksud, maka tujuannya dinilai tak tercapai.
“Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk kekuasaan. Kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, ya dia tidak mencapai tujuannya,” ujar JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (16/07/2019).
Hal itu ia sampaikan terkait parpol yang meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo pasca Pemilu 2019.
Baca: Psikologi Kekuasaan
JK memberikan sinyal terkait jumlah kursi menteri bagi masing-masing partai politik koalisi. ‘Jatah’ itu akan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing parpol di parlemen.
“Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di Kabinet yang memadai. Tapi, kan, tentu juga ada aturan-aturan dan kewajarannya,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Dengan banyaknya lobi-lobi dari parpol kepada Jokowi terkait rencana penyusunan menteri di kabinet baru, JK menilai hal itu wajar dilakukan karena tujuan utama dalam politik adalah meraih kekuasaan.
Sebelumnya, Wapres JK pernah menyatakan bahwa komposisi menteri di kabinet setidaknya harus terbagi rata dari kalangan parpol pendukung dan profesional. Bahkan, tak sedikit tokoh dari kalangan partai politik merupakan pelaku profesional.
Keberadaan perwakilan partai politik dinilai juga diperlukan di kabinet sebagai menteri, selain juga bekerja di balik kursi parlemen.
“Wajar saja, dimana pun terjadi itu. Kalau parpol itu, di samping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja,” ujarnya kutip INI-Net, Selasa (16/07/2019).
Oleh karena itu, menurut JK, wajar jika Jokowi memberikan “jatah” posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi yang telah mendukungnya hingga memenangi Pilpres 2019.*
