Hidayatullah.com–Pentagon hari Rabu (4/9/2019) mengatakan bahwa pihaknya akan memangkas anggaran 127 proyek Departemen Pertahanan, termasuk dana sekolah dan tempat penitipan anak bagi keluarga anggota militer, untuk dipergunakan membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko yang digagas Presiden Donald Trump.
Sekolah bagi anak-anak tentara Amerika Serikat yang ditugaskan di Kentucky hingga Jerman dan Jepang akan terdampak kebijakan itu. Sebuah tempat penitipan anak di Joint Base Andrews di Maryland –di mana pesawat kepresidenan Air Force One diparkir– anggarannya juga akan dialihkan untuk pembangunan tembok tersebut, kaya Pentagon seperti dilansir Reuters.
Akademi Militer AS West Point akan dipangkas dananya sebesar $95 juta demi pembangunan tembok tersebut. yang diharapkan Trump bisa mencegah migran ilegal memasuki wilayah AS.
Awal tahun ini Trump menyatakan keadaan darurat nasional agar dapat mengakses dana dari anggaran pembangunan militer. Pada bulan Maret, Pentagon mengirimkan ke Kongres AS daftar proyek-proyek departemennya yang akan dialihkan.
Seorang pejabat Pentagon dalam arahan pers mengatakan bahwa Trump memberikan “wewenang” kepada Departemen Pertahanan untuk mengalihkan dananya. Dia juga mengatakan bahwa Pentagon dan Kongres, serta sekutunya di luar, bekerja sama mencari jalan mendapatkan dana pengganti untuk menutupi dana yang dialihkan tersebut, tetapi tidak ada jaminan bahwa dana yang disunat dapat dipulihkan.
Baca Juga
Hari Selasa, Pentagon mengatakan dana awal sebesar $1,8 miliar akan diambilkan dari dana proyek di luar Amerika Serikat, disusul kemudian dari proyek di dalam negeri.
Dana yang disunat antara lain untuk pembangunan jalan, pemeliharaan toko, perlengkapan gedung penyimpanan, dan gudang bahan-bahan berbahaya.
Sekitar $30 juta dari dana pengadaan perlengkapan di Fort Huachuca, di bagian selatan Arizona, juga akan dialihkan untuk membiayai tembok perbatasan dengan Meksiko.
Pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko merupakan janji kampanye pilpres Donald Trump tahun 2016. Masalah tembok itu juga masih menjadi fokus kebijakan keimigrasian Trump dalam kampanye pilpres 2020.*
