Hidayatullah.com–Seorang pria Palestina yang ditahan tanpa dakwaan oleh ‘Israel’ dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit setelah melakukan aksi mogok makan lebih dari 70 hari, Al Jazeera melaporkan.
Maher al-Akhras, 49, mulai mogok makan setelah dia ditangkap dan ditempatkan dalam penahanan administratif pada akhir Juli.
Penahanan administratif adalah kebijakan yang memungkinkan pemerintah Zionis menahan tersangka tanpa mengajukan dakwaan, terkadang selama berbulan-bulan dengan beberapa perpanjangan waktu.
Istri Al-Akhras, Taghreed, mengatakan kepada The Associated Press bahwa suaminya bertahan hidup hanya dengan air sendirian sementara dia menuntut pembebasannya. Berbicara dari kamarnya di Kaplan Medical Center di Rehovot, dia mengatakan bahwa al-Akhras telah dirawat di rumah sakit sejak 6 September dan dia terlalu lemah untuk berbicara atau bangun untuk pergi ke toilet.
“Dia kehilangan setengah dari berat badannya. Dia menderita kejang,” katanya. Dia mengalami sakit kepala yang kuat dan terus-menerus mendengung di telinga, kelelahan, tanpa energi untuk berbicara dengan saya.
Baca Juga
Seorang pejabat medis menolak memberikan rincian tentang kondisi al-Akhras, hanya mengatakan bahwa kondisinya stabil. Pejabat itu, mengutip informasi medis rahasia, berbicara dengan syarat anonim.
Badan keamanan ‘Israel’ Shin Bet mengatakan al-Akhras ditangkap pada 27 Juli berdasarkan informasi bahwa dia aktif dalam kelompok bersenjata Jihad Islam dan terlibat dalam “kegiatan yang membahayakan keselamatan publik”. Diklaim bahwa dia telah ditangkap lima kali sebelumnya karena terlibat dalam kelompok bersenjata.
Tapi istri al-Akhras mengatakan dia bukan aktivis di kelompok mana pun, dan hanya berkampanye untuk hak-hak tahanan Palestina yang ditahan oleh ‘Israel’.
Pengacara Al-Akhras, Ahlam Haddad, mengatakan dia menolak tawaran untuk dibebaskan pada akhir penahanan administratifnya pada 26 November dan menuntut untuk dibebaskan segera.
Istrinya berkata al-Akhras tahu hidupnya dalam bahaya. “Dia mengatakan ini adalah satu-satunya cara dia bisa mencapai keadilan,” katanya.
Palestina dan kelompok hak asasi manusia mengatakan penahanan administratif melanggar hak untuk proses hukum, karena bukti ditahan dari para tahanan saat mereka ditahan untuk waktu yang lama tanpa dituntut, diadili atau dihukum.
Qadura Fares, kepala Serikat Tahanan Palestina, mengatakan: “Penahanan administratif adalah kejahatan dan harus diakhiri. Kami menganggap ‘Israel’ bertanggung jawab penuh atas hidupnya dan menyerukan pembebasannya segera.”*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
