Hidayatullah.com–China mengecam Kanada setelah laporan yang dikeluarkan oleh salah satu komite parlemen pekan ini. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah China terhadap minoritas Muslim Uighur di negara itu di Xinjiang sama dengan “genosida”, Al Jazeera melaporkan.
Komite pada hari Rabu (21/10/2020) meminta Ottawa untuk mengutuk kebijakan Beijing terhadap Uighur, yang dikatakan termasuk “penahanan massal, kerja paksa, pengawasan negara yang meluas dan pengendalian populasi”. Komite juga menyerukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap semua pejabat pemerintah China yang terlibat.
“Para saksi mata dengan jelas bahwa tindakan Pemerintah China merupakan upaya yang jelas untuk menghapus budaya dan agama Uighur,” kata komite tersebut.
Pada hari Kamis (22/10/2020), juru bicara kementerian luar negeri China menolak tuduhan itu sebagai “tidak berdasar” dan menuduh Kanada mencoba mencampuri urusan dalam negeri negara itu.
“Sub-komite parlemen Kanada mengabaikan fakta stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, solidaritas etnis, dan harmoni sosial di Xinjiang,” kata Zhao Lijian kepada wartawan selama konferensi pers.
Baca Juga
“Pernyataannya yang tidak berdasar penuh dengan kebohongan dan disinformasi. Ini adalah campur tangan yang terang-terangan dalam urusan internal China dan mencerminkan ketidaktahuan dan prasangka individu Kanada tersebut. China dengan tegas menyesalkan dan menolak itu,” kata juru bicara itu.
Hubungan antara China dan Kanada memburuk pada Desember 2018 ketika Kanada menangkap Meng Wanzhou, seorang eksekutif raksasa telekomunikasi China Huawei, atas permintaan ekstradisi oleh Amerika Serikat, di mana dia dicari atas tuduhan penipuan.
Dua warga Kanada – mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor – ditangkap di China segera setelah itu dan dituduh sebagai mata-mata.
Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Kanada Harjit Sajjan menggambarkan penahanan berkelanjutan terhadap Kovrig dan Spavor sebagai “diplomasi sandera”.
“Jenis diplomasi sandera ini bukanlah apa yang dilakukan oleh negara-negara berdasarkan aturan-aturan yang baik,” kata Sajjan pada 7 Oktober, seperti dilansir The Canadian Press.
Perang kata-kata antara kedua negara terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir, karena pejabat Kanada termasuk Perdana Menteri Justin Trudeau telah mengkritik catatan hak asasi manusia China yang terkait dengan Uighur, serta pengunjuk rasa di Hong Kong, antara lain.
Kritik itu telah memicu kemarahan Beijing, yang mengatakan Ottawa ikut campur dalam urusan internalnya.
Pekan lalu, China juga menolak laporan di The Economist yang mencirikan kebijakannya di Xinjiang, tempat sebagian besar penduduk Muslim Uighur di negara itu tinggal, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Aktivis mengatakan China telah menerapkan kebijakan penahanan massal, memenjarakan sekitar satu juta penduduk Muslim Uighur dan etnis Turki lainnya di kamp-kamp yang disebut “pendidikan ulang”.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
