Hidayatullah.com–Otoritas Palestina (OP) pada hari Ahad (07/02/2021) mengumumkan akan mulai menggunakan kode posnya sendiri. Langkah tersebut untuk memudahkan pengiriman paket di wilayah pendudukan, serta menegaskan kedaulatan, lapor Al Jazeera.
Surat internasional yang dikirim ke atau dari Tepi Barat yang diduduki saat ini harus melalui Yordania atau ‘Israel’. Dalam kedua kasus tersebut, surat yang ditujukan untuk Tepi Barat yang diduduki akan disortir oleh pemerintah Zionis, yang mengontrol masuknya barang dan bea cukai ke wilayah pendudukan.
Tetapi PA mengatakan pada hari Ahad bahwa mereka telah meminta Universal Postal Union untuk memberi tahu negara-negara anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku. Menurut OP, proyek kode pos akan membantu membangun sistem pengalamatan Palestina yang akan memfasilitasi surat Palestina, dan akan merupakan komponen penting dari infrastruktur yang akan memungkinkan sektor publik dan swasta untuk menyediakan layanan dengan cara yang bergantung pada lokasi geografis.
“Mulai April, kiriman pos yang tidak memiliki kode pos Palestina tidak akan diproses,” Menteri Komunikasi Palestina Ishaq Sidr mengatakan kepada wartawan di Ramallah, markas besar Otoritas Palestina di Tepi Barat. “Ini adalah pertanyaan untuk menegaskan hak-hak Palestina,” katanya, menambahkan bahwa kode pos akan meningkatkan layanan pengiriman paket, penyortiran pos, layanan logistik, dan layanan darurat dan ambulans.
Kode pos Palestina juga akan membantu mengakhiri penyitaan pengiriman dari luar negeri, kata Sidr. Dia mengatakan enam ton paket telah ditahan di Yordania sejak 2018, dan menuduh ‘Israel’ menghalangi pengiriman.
Baca Juga
Menggunakan kode pos “akan mencegah ‘Israel’ menyita barang-barang pos yang datang ke Palestina, dan akan membantu membuat layanan lebih efisien,” kata Imad al-Tumayzi, kepala hubungan internasional di Palestine Post, kepada kantor berita AFP.
“Pada 2020, kami mencatat lebih dari 7.000 pelanggaran peralatan pos di pihak ‘Israel’, baik dengan membuka paket, menyita, atau memanggil pemiliknya untuk diselidiki,” katanya.
Pada tahun 2008, ‘Israel’ setuju untuk memberikan lebih banyak otonomi untuk layanan pos Palestina, yang berarti bahwa beberapa surat internasional dapat diterbangkan ke Yordania dan kemudian ditransfer ke wilayah Palestina. Namun, perjanjian tersebut tampaknya goyah, menciptakan tumpukan pos yang besar pada tahun 2010 yang mengakibatkan barang-barang yang dikirim – surat, parsel, dan bahkan kursi roda – tertahan di Yordania selama delapan tahun, sebelum ‘Israel’ akhirnya memprosesnya untuk memasuki Tepi Barat yang diduduki.
Pada saat itu, seorang petugas pos Palestina yang bekerja di kantor pos Jericho mengatakan kepada AFP bahwa barang-barang tersebut tampaknya telah diblokir oleh ‘Israel’ dengan alasan keamanan atau administratif. Warga Palestina mengeluh bahwa mereka terpaksa menggunakan layanan kurir pribadi yang mahal untuk mengirim atau menerima parsel.
Tetapi tidak jelas apakah penerapan kode pos akan memangkas biaya pengiriman. Kantor berita resmi PA, Wafa, mengatakan sekitar setengah juta bangunan di Tepi Barat yang diduduki telah diberi kode pos.
Dikatakan peluncuran akan segera diperluas ke Jalur Gaza, yang telah berada di bawah blokade pemrintah Zionis sejak 2007. Di Tepi Barat yang diduduki, seorang pekerja pos Palestina yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP bahwa kode pos baru itu “lebih simbolis daripada praktis”.
“Kode pos hanya dapat benar-benar diterapkan ketika Otoritas Palestina mengontrol pelabuhan atau bandara,” katanya.
Tepi Barat yang diduduki, terjepit di antara ‘Israel’ dan Yordania, tidak memiliki bandara sipil yang beroperasi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
