Hidayatullah.com—Aparat perpajakan I dia menggerebek kantor dua media terkemuka yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dalam penanganan pandemi Covid-19.
Aparat mengatakan mereka sedang menyelidiki penggelapan pajak oleh stasiun TV Bharat Samachar dan surat kabar Dainik Bhaskar.
Rumah beberapa karyawan kedua media itu juga telah digerebek, dan ponsel mereka banyak yang disita.
Beberapa kelompok peduli hak media dan anggota parlemen dari kubu oposisi mengatakan tindakan itu merupakan serangan yang disengaja terhadap kebebasan pers, lansir BBC Kamis (22/7/2021).
Namun, Menteri Informasi dan Penyiaran India Anurag Thakur membantah pemerintah terlibat dalam penggerebekan itu.
Baca Juga
“Setiap lembaga melakukan pekerjaan mereka sendiri, kami tidak ikut campur dalam fungsinya,” kata Thakur.
Koran Dainik Bhaskar, terbit dalam bahasa Hi di, merupakan salah satu surat kabar harian yang paling populer di India.
Selama negara itu mengalami wabah coronavirus, koran dan kanal TV Bharat Samachar kerap mempublikasikan ketidakberesan pemerintah dalam penanggulangan pandemi, seperti kelangkaan oksigen dan tempat tidur di rumah sakit.
Mereka juga telah melaporkan perihal mayat-mayat terduga korban coronavirus yang terapung di sungai Gangga.
Pada bulan April, Dainik Bhaskar mempublikasikan nomor telepon Jitu Vaghani – ketua partai pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) di negara bagian Gujarat.
Paling terbaru, media itu melaporkan tentang penggunaan spyware Pegasus buatan perusahaan Israel NSO Group untuk mengintai aktivitas para jurnalis di India.
“Serangan itu adalah hasil dari pelaporan agresif kami,” kata Om Gaur, redaktur nasional Dainik Bhaskar, kepada Washington Post. “Tidak seperti beberapa media lain, kami melaporkan bagaimana orang-orang sekarat karena kekurangan oksigen dan tempat tidur rumah sakit.”
Lewat Twitter, Bharat Samachar berkata, “Semakin kalian mencekik kami, semakin keras kami akan menyuarakan kebenaran.”
Sejak Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada tahun 2014, beberapa media telah diselidiki oleh pemerintah dengan dalih ketidakwajaran di sisi keuangan.
Pada tahun 2017 otoritas pajak menggerebek kantor penyiar NDTV, dan rumah pendirinya, keluarga Roy.
Reporters Without Borders, sebuah kelompok advokasi bagi jurnalis, menempatkan India di posisi ke-142 dalam peringkat kebebasan persnya, setara dengan Myanmar dan Meksiko.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
