Hidayatullah.com—Sebanyak 47 negara kemarin menyuarakan keprihatinan atas penindasan China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Mereka juga menuntut agar Kepala HAM PBB menerbitkan laporan tentang situasi di sana.
“Kami terus prihatin dengan situasi hak asasi manusia di wilayah otonomi Uighur Xinjiang,” Duta Besar Belanda untuk PBB Paul Bakkers mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dikutip AFP.
Menyampaikan pernyataan bersama atas nama 47 negara, ia merujuk pada beberapa laporan yang kredibel, meskipun ditolak keras oleh China, yang menunjukkan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan secara paksa di provinsi tersebut. “Ada laporan tentang pengawasan yang meluas, diskriminasi terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya,” katanya.
Pernyataan bersama itu menyuarakan keprihatinan tentang laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, kekerasan seksual, kerja paksa dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang.
Dia mengatakan semua negara mengulangi seruan mereka pada China untuk segera mengatasi kekhawatiran serta menghentikan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya.
Baca Juga
Mereka juga mendesak Beijing untuk memberikan akses yang lebih luas dan tidak terbatas kepada para penyelidik dan pakar PBB untuk mengamati secara independen situasi di lapangan.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet sudah diberikan akses untuk mengunjungi wilayah tersebut bulan lalu, kunjungan pejabat Hak Asasi Manusia PBB ke China dalam 17 tahun.
Namun, dia menghadapi kritik setelah tidak berbicara lebih tegas tentang tuduhan pelecehan China sebelum dan selama kunjungan, yang diyakini dikontrol ketat oleh otoritas China.
Dalam pernyataan bersama kemarin, negara-negara tersebut menyerukan pemantauan yang lebih rinci, termasuk pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas China atas kunjungan tersebut.
Sementara itu, Duta Besar China Chen Xu sangat marah dan menolak keras pernyataan bersama tersebut, mengecam Belanda dan penandatangannya karena menyebarkan kebohongan dan rumor untuk menyerang China.
“Kami benar-benar menolak tuduhan itu,” katanya sambil mengecam negara yang menandatangani pernyataan yang dia lihat sebagai upaya untuk melakukan manipulasi politik.
Xu memuji kunjungan Bachelet, menekankan bahwa itu telah meningkatkan pemahamannya tentang jalur pengembangan hak asasi manusia di Tiongkok. Bachelet juga menghadapi tekanan terus-menerus untuk merilis laporan yang telah lama tertunda tentang situasi di Xinjiang, yang menurut para diplomat telah siap selama berbulan-bulan.
Bachelet, sebelumnya telah bersumpah bahwa laporan itu akan diterbitkan sebelum dia mengundurkan diri pada 31 Agustus mendatang.*
