Hidayatullah.com–Pemerintahan Thailand di bawah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sedang menyiapkan peraturan keamanan baru di provinsi bagian selatan, di mana militer mengatur pejabat-pejabat keamanan lokal dan perundingan dengan kelompok Islam.
Militer Thailand telah membentuk komite eksekutif dan komisi dialog perdamaian supaya pembicaraan perdamaian berlanjut. Komite kebijakan eksekutif akan dipimpin Perdana Menteri Prayuth. Pemerintah juga akan menunjuk ketua perunding baru.
Sebelumnya, koran Bangkok Post, Selasa (26/08/2014) mengutip Prayuth Chan-ocha, yang menyebutkan Malaysia ingin militer Thailand untuk memimpin perundingan damai dengan Muslim di wilayah selatan negara itu.
Permintaan Malaysia itu disampaikan setelah lima putaran negosiasi antara pemerintah Yingluck Shinawatra dan Muslim di Thailand Selatan mengalami kebuntuan.
Pengalaman Malaysia dalam membantu penandatanganan perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dan Muslim di selatan negara itu, juga telah mendorong Kuala Lumpur untuk memainkan peran serupa dalam menyelesaikan konflik pemerintah Bangkok dengan Muslim di Thailand Selatan.
Baca Juga
Namun, sebagian analis masih meragukan kemungkinan suksesnya pembicaraan itu karena perundingan sebelumnya mandek.
Selama pemerintahan Yingluck, perpecahan timbul antara pemerintah sipil dan militer sehingga menghambat upaya mengekang aksi-aksi kekerasan.
Muslim Thailand di mana mayoritas mereka berasal dari etnis Melayu, membentuk populasi sekitar lima persen dari total penduduk Thailand. Kebanyakan mereka tinggal di wilayah selatan yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia.
Penduduk di Thailand Selatan sejak dekade 1960 terlibat perang dengan pemerintah pusat karena kurangnya perhatian Bangkok terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah itu.
Konflik tersebut khususnya sejak tahun 2004 semakin memanas dan sampai sekarang telah menewaskan lebih dari lima ribu orang. Hal ini dipicu oleh penentangan kaum Muslim terhadap undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah mayoritas Buddha di Bangkok.
Sebelumnya, juru bicara Barisan Revolusi Nasional (BRN) Thailand Selatan mengatakan bahwa jika pemerintah Bangkok punya kesiapan, gerakan-gerakan Muslim di selatan juga siap untuk menggelar perundingan. Dari sisi lain, mereka tahu bahwa Malaysia tidak memiliki masalah dengan pemerintah baru Thailand dan Kuala Lumpur dapat memainkan perannya sebagai mediator.
Pernyataan Perdana Menteri Prayuth dapat menjadi sinyal atas terobosan pemerintah baru Thailand untuk memulai perundingan damai dengan Muslim di selatan dan itu pun dengan mediasi Malaysia.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
