Hidayatullah.com– Pihak berwenang Bangladesh mengeluarkan surat perintah penangkapan Tulip Siddiq, seorang anggota parlemen Inggris yang merupakan keponakan dari bekas perdana menteri Sheikh Hasina.
Komisi pemberantasan korupsi Bangladesh (ACC) sedang menyelidiki dugaan korupsi Sheikh Hasina yang dilaporkan oleh Bobby Hajjaj, seorang lawan politik Hasina. Dia menuduh Hasina menggelapkan uang sebesar £3,9 miliar dari anggaran infrastruktur Bangladesh.
Tulip Siddiq, 42, seorang anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, dituduh menerima secara ilegal sebidang tanah di proyek kota milik negara dekat Dhaka, ibu kota Bangladesh. Menurut laporan media, surat perintah penangkapan itu yang dikeluarkan hari Ahad (13/4/2025) berkaitan dengan tuduhan bahwa Siddiq menerima tanah seluas 7.200 kaki persegi (667 meter persegi) di dekat Dhaka.
Nama Tulip Siddiq tercantum di dalam surat perintah penangkapan bersama dengan lebih dari 50 nama lainnya. Di dalam daftar itu tercantum pula nama ibunya, Sheikh Rehana, dan saudara lelakinya, Radwan Siddiq, menurut laporan koran Prothom Alo. Sheikh Rehana ikut bersama saudaranya Sheikh Hasina melarikan diri ke India.
Tulip Siddiq juga disebut dalam penyelidikan lain pada bulan Desember, yang juga berkaitan dengan bibinya Sheikh Hasina. Dalam itu tersebut keluarga Siddiq disebut terlibat menjadi makelar kesepakatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Bangladesh dengan Rusia tahun 2013. Dikabarkan bahwa biaya pembangunannya digelembungkan dan dananya diselewengkan oleh Hasina dan kerabatnya.
Baca Juga
Tulip Siddiq, anggota parlemen dari dapil Hampstead and Highgate, mengundurkan diri dari jabatan menteri muda bidang perekonomian di bawah departemen keuangan pada bulan Januari ketika isu ini mencuat ke publik.
Laurie Magnus, penasihat etika dari PM Inggris Keir Starmer, setelah mengkaji kasus Siddiq menyimpulkan bahwa tidak ada tata tertib kementerian yang dilanggar oleh politisi wanita itu. Meskipun demikian, jabatannya sebagainya wakil menteri yang didalamnya juga meliputi tugas menangani masalah korupsi, perlu dipertimbangkan ulang.
Saat mengundurkan diri, Siddiq mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi “pengganggu” bagi agenda pemerintah pimpinan PM Starmer.
Tim pengacaranya menampik tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada Siddiq, yang mereka sebut “bermotif politik”, lansir BBC Ahad (13/4/2025).
Pihak ACC tidak menunjukkan bukti-bukti keterlibatan dan tidak juga memberitahukan kepada Siddiq perihal surat perintah penangkapan tersebut, imbuh pengacaranya.
Inggris menempatkan Bangladesh sebagai negara ekstradisi 2B, artinya harus ada bukti-bukti yang kuat dan nyata yang ditunjukkan sebelum penangkapannya disetujui.*
