Hidayatullah.com – Rapat pembahasan alokasi anggaran pertahanan perang ‘Israel’ menjadi ricuh setelah Kementerian Keuangan menuduh Kementerian Pertahanan terlalu menghambur-hamburkan uang, menurut laporan KAN.
Dalam rapat tertutup kabinet keamanan ‘Israel’ yang digelar pada Ahad, Kementerian Pertahanan melaporkan kepada pemerintah bahwa pengeluaran tahun berjalannya telah melebihi anggara yang ditetapkan sebesar 4,17 miliar dolar AS dengan alasan semakin meluasnya perang.
Namun, Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa anggaran dapat semakin membengkak hingga 7 miliar dolar AS pada akhir tahun jika genosida berlanjut, lapor KAN.
Perdebatan sengit hingga hampir ricuh terjadi selama pertemuan antara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan direktur jenderal Kementerian Pertahanan, yang namanya tidak diungkapkan.
“Anda melakukan apa pun yang Anda inginkan,” kata Smotrich, menuduh lembaga pertahanan melampaui kewenangannya dan membelanjakan tanpa pengawasan yang tepat, meskipun telah dialokasikan dana sebelumnya.
Baca Juga
Pejabat Kementerian Pertahanan menanggapi, dengan mengatakan: “Saya mengharapkan dukungan Anda — Anda berada di Kabinet” dan menunjukkan bahwa menteri itu sendiri telah mengambil bagian dalam keputusan terkait perang.
Menurut media bisnis ‘Israel’ The Marker, anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2025 mencapai 37,8 miliar dolar AS, menjadikannya kementerian dengan anggaran terbanyak dalam pemerintahan entitas zionis.
Kebiadaban penjajah ‘Israel’
Pasukan penjajah ‘Israel’, menutup telinga dari seruan genjatan senjata masyarakat internasional, telah melancarkan kebiadabannya di Gaza sejak Oktober 2023. Sedikitnya 53.900 warga Palestina, kebanyak dari mereka perempuan dan anak-anak telah syahid.
Zionis secara praktis mengusir seluruh populasi, di saat yang sama membuat seluruh bangunan menjadi puing-puing.
Pasokan makanan, air, listrik, obat-obatan dan kebutuhan penting lain juga diputus, menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza kelaparan hingga diambang kematian.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
‘Israel’ juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas kejahatan perangnya terhadap warga sipil di daerah kantong tersebut.*
