Hidayatullah.com—Otoritas Palestina (PA) mengatakan Ramallah harus diberi peran utama dalam mengelola Gaza setelah perang, menambahkan bahwa mereka yakin mereka berada dalam posisi terbaik untuk melakukannya meskipun ada tentangan dari pemerintah ‘Israel’ yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan, “hanya PA, dengan dukungan internasional, yang dapat memulihkan stabilitas di Gaza dan Tepi Barat.”
Sebagian besar komunitas internasional mendukung Otoritas Palestina menggantikan Hamas sebagai administrator Gaza, tetapi ‘Israel’ terus menghalangi transisi dengan menuduh Otoritas Palestina korup dan mendukung terorisme.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump, juga mengkritik PA dan sebelumnya melarang Presidennya, Mahmoud Abbas, menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mustafa menyoroti tantangan utama yang dihadapi Otoritas Palestina termasuk blokade 1.000 pos pemeriksaan militer ‘Israel’ di Tepi Barat yang membatasi pergerakan warga Palestina dan mempengaruhi ekonomi.
Baca Juga
Dia juga mengklaim bahwa ‘Israel’ menahan dana sebesar lebih dari US$3 miliar yang seharusnya disalurkan ke PA.
Dia mengatakan kurangnya dana telah menyebabkan pekerja sektor publik tidak menerima gaji penuh selama 13 bulan dalam tiga tahun, sementara para guru mogok untuk menunda sesi sekolah.
Dia juga menyalahkan kebijakan perbankan baru ‘Israel’ yang mencegah Otoritas Palestina menyetor lebih dari US$4,6 miliar, menyebabkan krisis uang tunai yang parah. Tingkat pengangguran di Tepi Barat mencapai 35 persen setelah lebih dari 200.000 warga Palestina kehilangan pekerjaan mereka.
Mustafa mengatakan Otoritas Palestina sudah memiliki 35.000 staf di Gaza, termasuk guru, dokter dan personel keamanan yang dapat menjadi dasar bagi pemerintahan baru di wilayah itu.
Beberapa ribu personel lagi dilatih di Yordania dan Mesir untuk ditempatkan di Gaza.
Mustafa juga menyatakan kesediaan PA untuk mengundang pasukan keamanan internasional untuk membantu menstabilkan Gaza.
Popularitas Menurun
Otoritas Palestina (PA) merupakan lembaga pemerintahan yang mengelola sebagian wilayah Tepi Barat dan didirikan sebagai hasil kesepakatan Oslo antara Palestina dan ‘Israel’ pada awal 1990-an.
Pemimpin utama PA saat ini adalah Mahmoud Abbas, yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada 2025, Abbas menunjuk Hussein al-Sheikh sebagai calon wakil presiden PLO, sebuah langkah penting untuk persiapan transisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Palestina (PA) menghadapi kritik tajam karena dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat Palestina, melainkan menjadi instrumen stabilitas bagi ‘Israel’ di wilayah pendudukan.
“PA tetap berpegang pada kerangka Oslo yang sudah usang dan mempertahankan struktur patronase yang menjauhkan diri dari rakyatnya,” ujar Anas Iqtait, peneliti di Institute for Palestine Studies.
Sementara laporan Carnegie Endowment for International Peace (2022) menyebut, “koordinasi keamanan yang berkelanjutan dengan ‘Israel’ telah mengikis legitimasi PA di mata rakyat, menjadikannya penopang utama strategi kontrol ‘Israel’ terhadap Palestina.”
Kritik serupa datang dari analis Arab yang melihat bahwa PA terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap penjajah ‘Israel’ dan dukungan diplomatik dari negara-negara Arab yang lebih menekankan stabilitas regional ketimbang kemerdekaan Palestina sendiri.
Krisis legitimasi ini tercermin jelas dalam survei opini publik terbaru. Menurut Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) (Mei 2025), sebanyak 73 % warga Palestina menyatakan tidak puas dengan kinerja PA, sementara hanya 23 % yang menyatakan puas. Survei Arab Barometer memperkuat temuan ini dengan menyebut bahwa “tiga perempat responden (74 %) tidak memiliki kepercayaan pada pemerintahan PA.”
Penurunan kepercayaan ini menandakan kelelahan publik terhadap kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan sistem pemerintahan yang dianggap korup, tidak demokratis, serta terlalu tunduk pada tekanan keamanan ‘Israel’.
Seiring meningkatnya dukungan terhadap kelompok perlawanan dan munculnya wacana reformasi radikal di tubuh PA, masa depan lembaga ini kian dipertanyakan — apakah akan mampu bertransformasi menjadi representasi sejati rakyat Palestina, atau terus terperangkap sebagai “perpanjangan tangan” dari kekuasaan luar.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
