Hidayatullah.com – Ratusan tentara berpengalaman ‘Israel‘, termasuk perwira, dilaporkan mengajukan permohonan pensiun dini. Kabar ini memperparah krisis personel yang dialami militer selama perang genosida Gaza, lapor media setempat pada Rabu.
Menurut harian Yedioth Ahronoth, perwakilan dari Administrasi Personalia Angkatan Darat mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset bahwa sekitar 600 tentara, termasuk perwira senior dan bintara profesional, telah meminta untuk secara efektif “mengundurkan diri” lebih awal.
“Ada mereka yang pensiunnya kami tunda selama perang (di Gaza) karena kebutuhan mereka, hanya karena tidak ada pengganti mereka,” kata seorang pejabat militer kepada anggota parlemen.
Para pejabat militer mengatakan 85 persen tentara pensiun “dengan pangkat letnan kolonel atau di bawahnya.”
Bar Kalifa, seorang pejabat militer ‘Israel’ yang berbicara kepada komite tersebut, mengaitkan krisis yang semakin meningkat ini dengan putusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang membatalkan tunjangan pensiun bagi perwira karier.
Baca Juga
Ia juga menyoroti “masalah yang lebih luas, yaitu kekurangan tenaga kerja (tentara Israel) di tengah pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks yang masih berlaku” di saat pasukan “mulai bermanuver di Gaza.”
Tentara “membutuhkan 12.000 tentara lagi,” tambahnya.
Pada 8 Agustus, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki kembali Gaza secara bertahap, dimulai dengan Kota Gaza, sebelum rencana tersebut dibatalkan setelah gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Haredi “meningkatkan retorikanya, dan protes mereka menguras sumber daya baik dari militer maupun kepolisian.”
Kalifa juga memperingatkan akan adanya lonjakan warga yang mangkir wajib militer.
“Kita sekarang memiliki lebih dari 17.000 orang yang mengelak wajib militer. Menghindar wajib militer telah menjadi hal yang biasa,” ujarnya. “Ada banyak pengacara yang secara curang mengamankan pengecualian bagi para pengelak wajib militer.”
Yahudi Haredi, yang mencakup sekitar 13 persen dari 10 juta penduduk ‘Israel’, mengklaim bahwa wajib militer mengancam identitas agama dan struktur komunitas mereka, karena mereka mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari Taurat. Para rabi terkemuka telah mendesak para pengikutnya untuk menolak wajib militer dan “merobek perintah pendaftaran.”
Selama beberapa dekade, sebagian besar pria ultra-Ortodoks menghindari wajib militer melalui penundaan studi agama yang berulang hingga mencapai usia pengecualian, yang saat ini ditetapkan pada usia 26 tahun.
Anggota parlemen oposisi menuduh Netanyahu mendorong undang-undang untuk mengecualikan Haredi secara permanen guna memenuhi tuntutan partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism, yang keduanya meninggalkan koalisi awal tahun ini tetapi diperkirakan akan bergabung kembali setelah undang-undang tersebut disahkan.
Lebih dari 69.000 warga Palestina telah syahid dan lebih dari 170.700 lainnya terluka dalam perang genosida ‘Israel’ di Gaza sejak Oktober 2023.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
