oleh Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat
Hidayatullah.com – TIDAK ada cara yang sopan untuk menyampaikan ini: Presiden Indonesia Prabowo Subianto tidak peduli dengan Palestina. Baik pembebasan, keadilan maupun mengakhiri pendudukan atau menghapus apartheid. Yang dia pedulikan adalah kekuasaan, reputasi, dan citranya sendiri di panggung dunia. Inilah inti dari kebijakan luar negerinya. Palestina bukanlah prinsip—melainkan alat.
Bukti yang paling mencolok adalah keputusannya untuk bergabung dengan kelompok yang disebut Dewan Perdamaian oleh Donald Trump. Ini bukanlah langkah netral atau teknis. Ini adalah penyelarasan dengan pandangan dunia yang memperlakukan nyawa Palestina sebagai sesuatu yang dapat dikorbankan dan supremasi Israel sebagai sesuatu yang tak tersentuh. Dewan tersebut tidak berupaya mencari keadilan. Dewan tersebut mencari ketenangan tanpa pertanggungjawaban, perdamaian tanpa kebebasan, normalisasi tanpa konsekuensi. Dengan bergabung, Prabowo memberi sinyal bahwa nyawa Palestina dapat dikorbankan selama ia mendapatkan dukungan dari elit global.
Ini disengaja. Bukan kesalahan langkah. Pengkhianatan adalah intinya.
Tindakan Prabowo sebelum dan selama masa kepresidenannya memperkuat hal ini. Jauh sebelum menjabat, ia telah menjalin hubungan diam-diam dengan Israel, termasuk kerja sama dalam pelatihan keamanan dan proyek pertanian. Hubungan-hubungan ini bukanlah kontak teknis yang netral—melainkan sinyal politik bahwa hak-hak Palestina dapat dipisahkan atau diabaikan jika bertentangan dengan “kepentingan strategis” Indonesia.
Retorikanya pun sama mencoloknya. Pada Sidang Umum PBB 2025, Prabowo berbicara tentang “perdamaian” tanpa pernah menyebut pendudukan Israel. Ia mengutuk kekerasan tanpa menyebutkan pelakunya. Penderitaan Palestina digambarkan sebagai tragedi yang disayangkan, bukan sebagai akibat yang dapat diprediksi dari puluhan tahun dominasi kolonial. Yang paling memberatkan, ia berulang kali menegaskan “keamanan” Israel, menandakan bahwa prioritas penjajah lebih penting daripada hak-hak yang dijajah. Ini bukanlah diplomasi—ini adalah penyerahan diri.
Ke mana pun ia pergi, mantra kosong yang sama selalu mengikutinya: solusi dua negara. Diucapkan di PBB, di Pakistan, dan di seluruh dunia Muslim, mantra ini berfungsi sebagai ritual: cara untuk menunjukkan keprihatinan tanpa menuntut tindakan. Pada tahun 2026, mengacu pada solusi dua negara sambil mengabaikan penghancuran sistematis Israel terhadap negara Palestina — melalui pemukiman, aneksasi, hukum apartheid, dan pengepungan — bukanlah kebijakan yang serius. Ini adalah penipuan yang disengaja.
Di bawah Prabowo, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melembagakan kemunafikan ini. Menteri Luar Negeri Sugiono mengulangi bahasa yang sama di setiap forum: “keseimbangan,” “pengekangan,” “keamanan untuk semua pihak.” Tidak ada sanksi yang diusulkan. Tidak ada pertanggungjawaban yang dituntut. Tidak ada pengakuan atas ketidakseimbangan kekuatan yang mencolok antara penjajah dan yang dijajah. Ini bukan kebingungan; ini adalah koordinasi.
Kebijakan luar negeri Prabowo dirancang untuk akses ke elit, bukan keadilan bagi yang tertindas. Ia secara agresif mendekati Washington, bahkan bersekutu dengan tokoh-tokoh yang secara terbuka memusuhi kebebasan Palestina, sambil mencari reputasi dan pengaruh di forum global. Bantuan mungkin dikirim ke Palestina, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan keadilan, akuntabilitas, atau perlawanan terhadap pendudukan. Kata-kata dan bantuan itu murah; hal itu tidak mengancam kedudukannya. Setiap kali hak-hak Palestina berbenturan dengan citra publik atau keuntungan pribadi, Prabowo memilih dirinya sendiri daripada pembebasan.
Indonesia pernah memegang otoritas moral di dunia karena perjuangan anti-kolonialnya dan penolakan konstitusional terhadap penjajahan. Warisan itu berarti lebih dari sekadar kekuatan materi: itu memberi Indonesia kredibilitas untuk berbicara jujur tentang ketidakadilan. Di bawah Prabowo, otoritas itu ditukar dengan jabat tangan, tepuk tangan, dan kesempatan berfoto.
Singkirkan eufemisme dan slogan-slogan kosong, dan kebenaran tak terelakkan: Prabowo tidak peduli dengan Palestina. Dia peduli dengan dirinya sendiri. Dia peduli dengan reputasi. Dia peduli dengan kekuasaan. Dan dalam pengejarannya, pembebasan Palestina tidak hanya diabaikan — tetapi secara aktif dikorbankan.*




