Hidayatullah.com–Beberapa pos menteri yang penting seperti menteri pertahanan, luar negeri, keuangan dan kehakiman tidak ada perubahan dalam pergantian kabinet Mesir pasca tergulingnya Hosni Mubarak, sebagaimana dapat dilihat pada upacara pengambilan sumpah hari Selasa (22/2) kemarin.
Dari dua belas menteri yang diganti, termasuk di antaranya adalah menteri perminyakan, kebudayaan, kesehatan serta perdagangan. Sebuah posisi baru wakil perdana menteri juga dibentuk.
Muhammad Hussein Tantawi, jenderal besar yang telah menjabat menteri pertahanan selama 20 tahun, memperbaharui sumpah jabatannya.
Menurut Ikhwanul Muslimin, susuan kabinet baru itu menunjukkan bahwa kroni Mubarak masih bercokol.
“Kabinet baru ini merupakan sebuah ilusi,” kata anggota senior Ikhwan, Essam el-Erian.
Baca Juga
“Pura-puranya memasukkan oposisi yang sebenarnya, padahal sebenarnya pemerintahan baru ini menempatkan Mesir dibawah pengawasan Barat,” imbuhnya.
“Kementerian utama pertahanan, kehakiman, dalam negeri, dan luar negeri tetap tidak berubah, menunjukkan politik Mesir tetap berada di tangan Mubarak dan kroni-kroninya,” kata Erian.
Mubarak sempat mengganti beberapa posisi menteri tak lama setelah protes massa menuntutnya mundur pada 25 Januari, guna meredam emosi rakyat.
Tapi pergantian itu tidak memuaskan rakyat, yang menuntut agar presiden beserta kaki tangannya mundur.
Dalam susunan kabinet yang terakhir, beberapa tokoh oposisinya dimasukkan, seperti Yehia al-Jamal sebagai wakil perdana menteri, Munir Abdul Nur dari Partai Wafd sebagai menteri pariwisata dan Gawdat Abdul-Khaliq dari Tagammu sebagai menteri sosial.
Partai Wafd dan Tagammu selama ini dikenal dekat dengan pemerintahan Mubarak.
Bagi pusat serikat dagang dan pekerja Mesir, penunjukan Ismail Ibrahim Fahmy sebagai menteri tenaga kerja yang baru mengisyaratkan bahwa pemerintah masih ingin mengkooptasi serikat pekerja.
Sementara itu para aktivis demonstrasi di dunia maya, hari Selasa menuntut agar wajah-wajah lama disingkirkan dari jajaran pemerintahan.*
